Krisis di RSUD Nabire: Nakes Mogok, Transparansi Anggaran Jadi Tuntutan Utama

Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Calvin Louis Erari 

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire kembali menjadi sorotan publik akibat keterlambatan pembayaran hak tenaga kesehatan (nakes).

Para nakes melakukan aksi mogok dan membunyikan klakson kendaraan di depan Instalasi Farmasi BLUD RSUD Nabire sebagai bentuk protes.

Baca juga: Kick Off Liga 4 Asprov PSSI Provinsi Papua Tengah Digelar Pekan Depan, Ajang Berburu Tiket Nasional

Dalam aksi tersebut, para nakes menyampaikan tuntutan, antara lain pembayaran hak-hak nakes yang tertunda, penyerahan surat somasi dan aspirasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, dan transparansi dan kejelasan terkait pengelolaan anggaran   

Baca juga:  Ribuan Warga Mimika Hadiri Syukuran Pelantikan Bupati dan Perkenalan Gubernur Papua Tengah

Tokoh Kesehatan Papua, Aloysius Giyai, menanggapi situasi ini dengan menekankan pentingnya transparansi anggaran.

"Alokasi anggaran di rumah sakit bersifat dinamis, namun transparansi dalam pengelolaannya sangat penting," ujarnya.

Aloysius menyarankan agar semua pihak, mulai dari pimpinan daerah hingga petugas rumah sakit, bersepakat untuk menciptakan transparansi.

Baca juga: Dukung Program MBG, SKPP Luncurkan Dapur Sehat di Gereja KSK Nabire

Ia juga menyoroti perlunya kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam menangani masalah ini, terutama dengan anggaran yang terbatas.

"Dengan pengalaman saya sebagai mantan Direktur RSUD Dok II Jayapura, saya menekankan pentingnya prioritas pada kebutuhan mendesak dan kesejahteraan pegawai," jelas Aloysius.

Baca juga: VIDEO VIRAL Tuntut Hak yang Tak Kunjung Dibayar, Nakes RSUD Nabire Gelar Aksi Klakson Massal

Aloysius  berharap masalah di RSUD Nabire segera diselesaikan dengan mencari akar permasalahan.

"Pemerintah tidak boleh mengabaikan masalah ini, tetapi harus segera turun tangan," pungkasnya. (*)