Polemik Status RSUD Nabire: Bupati Mesak Magai Tegaskan Peralihan Harus Sesuai Regulasi

Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE- Masyarakat Kabupaten Nabire, Papua Tengah, baru-baru ini dihebohkan dengan isu peralihan status RSUD Nabire ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah. 

Setelah sempat diserahkan, Pemprov Papua Tengah justru meminta Pemkab Nabire untuk mengevaluasi internal RSUD sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Menanggapi hal ini, Bupati Nabire, Mesak Magai, menegaskan bahwa penyerahan RSUD Nabire ke Pemprov Papua Tengah harus mengikuti regulasi yang berlaku.

Baca juga: Cuaca Nabire Masih Sulit Diprediksi, Warga Diimbau Waspada!

Ia menjelaskan bahwa status RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki payung hukum berupa peraturan dan keputusan bupati.

"Jika RSUD dialihkan ke pemprov, semua keputusan yang sudah ada harus ditinjau kembali," kata Mesak kepada awak media, termasuk Tribun-PapuaTengah.com, Senin (2/6/2025).

Bupati Mesak menambahkan, regulasi yang ada telah mengatur berbagai aspek, mulai dari kesejahteraan pegawai, pengelolaan, hingga hal lainnya.

"Jika langsung diserahkan tanpa persiapan, maka akan berantakan,"tegasnya.

Baca juga: Stok Obat Biru Kosong di Kabupaten Mimika: Dinkes Jamin Segera Tersedia!

Oleh karena itu, Pemkab Nabire kini tengah berupaya membenahi RSUD Nabire secara bertahap, meliputi manajemen, pengelolaan keuangan, dan perencanaan belanja.

"Artinya, semua harus selaras, dan saya yakin jika kita lakukan ini, hasilnya akan maksimal,"tandasnya. (*)