Pemkab Mimika Raih WTP ke-10, Johannes Rettob: Harus Dipertahankan Meski Masih Ada Temuan 

Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Feronike Rumere 

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM,MIMIKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Perwakilan Provinsi Papua Tengah.

Baca juga: Aktivitas Galian C di Timika Akibatkan Jalan Berlubang, Siapa yang Akan Bertanggungjawab 

Raihan tersebut diterima langsung oleh Bupati Mimika bersamaan dengan 3 daerah lainnya yaitu Puncak Jaya, Deiyai, dan Paniai. 

Bupati Mimika, Johannes Rettob mengungkapkan bahwa, mendapat nilai WTP ke-10 kalinya merupakan sebuah prestasi. 

Di mana, penilaian BPK itu berdasarkan tata cara penyajian laporan. Seperti penyajian laporan keuangan, penyajian laporan kinerja dan lain-lain. 

Baca juga: Bupati Mimika Kunjungi Masjid Miftahul Huda, Apresiasi Cara LDII Sembelih Hewan Kurban

"Sekali lagi untuk ke-10 kalinya kita mendapatkan WTP. Dan ini harus kita pertahankan," ujar Johannes Rettob saat diwawancarai, Jumat (6/06/2025). 

Bupati Johannes menjelaskan, meskipun WTP, masih ada beberapa temuan di beberapa dinas di Kabupaten Mimika.

Kurang lebih 70 temuan yang harus segera ditindaklanjuti selama 60 hari ke depan. 

Meski demikiam ia mengaku daerah sudah menyelesaikannya. 

"WTP bukan berarti itu tidak ada temuan. Ada temuan. Kalau saya perhatian ada empat inti dari temuan itu. Bukan hanya di kita, tetapi hampir di seluruh Indonesia," tambahnya. 

Empat permasalah yang menjadi temuan tersebut adalah yang pertama persolan administrasi, misalnya ada pegawai sudah pensiun tetapi masih dibayar gaji. 

Baca juga: SAR Timika Cari Perahu Terombang-ambing di Perairan Puriri, Semua Penumpang Selamat

Kedua adalah masalah aset, di mana persoalan itu menjadi yang paling rumit dan masih saja terus terjadi. Misalnya masih banyak pegawai pensiun dan pegawai pindah tugas tetapi tidak mengembalikan aset ke daerah. 

Ketiga adalah masalah kinerja. Di mana setiap kegiatan adminsitrasi maupun kegiatan harus ada output yang benar. 

Baca juga: Idul Adha, Pemkab Jayawijaya Serahkan Bantuan Hewan Qurban Kepada PHBI di Masjid Baiturrahman

Tetapi kadang-kadang beberapa dinas tidak memberikan indikator-indikator kinerja yang baik. 

Sementara yang ke empat berkaitan dengan kegiatan proyek yang kemungkinan ada kekurangan bayar ataupun kekurangan volume pekerjaan. 

"Tetapi itu kan nanti ditemukan berapa nilainya kemudian nanti dihitung baru dibayar. Kemarin kita pergi ke Jayapura sudah buat laporan terkait tindak lanjut dari pada itu. Semua sudah selsai," pungkasnya. (*)