Unicef Apresiasi Program Sekolah Gratis Gubernur Nawipa: Dorong Pendidikan Inklusif di Papua Tengah

Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPIATENGAH.COM, NABIRE- Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, telah meluncurkan program sekolah gratis di provinsi yang baru dimekarkan ini.

Program ini bertujuan memperkuat identitas, mengangkat martabat, dan membentuk generasi pemimpin masa depan yang berkarakter serta mampu bersaing secara global.

Perwakilan Unicef Papua Tengah, Pria Santri Beringin, mengapresiasi program tersebut.

Baca juga: MENCEKAM! Delapan Distrik di Nabire Diprediksi Diguyur Hujan Petir Malam Ini

Sebagai Education Specialist Unicef, Pria menyatakan bahwa bantuan untuk meringankan biaya pendidikan orang tua yang diambil alih oleh negara adalah langkah yang sangat baik dari aspek ideologi.

"Hampir seluruh negara, bahkan yang menganut sistem liberal sekalipun, layanan pendidikan dan kesehatan seringkali dikelola oleh negara," ujar Pria kepada Tribun-PapuaTengah.com di Nabire, Kamis (12/6/2025).

Ia mencontohkan, di negara-negara maju, saat naik bus pasti mendapatkan potongan, begitu juga di rumah sakit.

"Seperti BPJS sekarang, jadi tidak perlu membayar. Nah, untuk pendidikan, bagaimana sekolah bebas biaya, semuanya sangat baik,"tuturnya.

Baca juga: Membangun Masa Depan Pendidikan: Papua Tengah Perkuat Literasi Dasar dan PAUD

Namun, dalam pelaksanaan program tersebut, Pria menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian.

Ia menyarankan agar program ini berbasis data yang didorong ke pusat data dan informasi Kemendikbud untuk dibuat dalam bentuk dasbor.

Dasbor ini akan menjadi pusat data terpadu yang tidak hanya mendata jumlah anak, tetapi juga mengetahui secara rinci berapa banyak anak, di mana mereka berada, dan mengapa mereka belum mengakses sekolah.

"Di situ kita akan tahu mengapa, mungkin karena jauh tempat tinggalnya, atau bisa jadi tidak punya biaya untuk ke sekolah, atau juga, ayahnya tidak punya pekerjaan maupun lain sebagainya," jelas Pria.

Baca juga: Ponsel Raib, Egianus Kogoya Panik Data KKB Bocor: Langsung Keluarkan Seruan Waspada di Grup Whatsapp

Dengan adanya pusat data ini, menurut Pria, kewenangan Gubernur akan lebih mudah didorong.

"Bagaimana perannya, dan apa instrumen legalnya, atau hukumnya apa, ya bisa dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah," katanya.

Unicef sendiri telah memberikan asistensi terkait program serupa di berbagai wilayah di Indonesia.

"Dari hasil itu, maka yang bergerak nanti teman-teman provinsi dan kabupaten. Jadi bagi saya program ini sangat baik, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya agar ini tidak menjadi bumerang bagi kepala daerah, atau menjadi senjata dalam evaluasi kebijakan politik nantinya," pungkas Pria. (*)