Diskominfo Papua Tengah Gandeng BSSN Bangun Keamanan Digital dari Daerah  

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Melky Dogopia
‎
‎TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, Nabire- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah, Ham Nawipa, menegaskan komitmen daerah membangun keamanan digital.

Pernyataan itu disampaikan Nawipa saat membuka Penguatan Ekosistem Siber dan Sandi di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

Acara itu berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur sementara, Nabire, Papua Tengah, Selasa (29/7/2025), pukul 08.00 WIT.

Dalam kegiatan ini, Dinas Kominfo Papua Tengah menghadirkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia.

Baca juga: Percepat Anggaran: Papua Tengah Evaluasi APBD 2025 Bareng Kemendagri

Ham Nawipa menjelaskan bahwa kegiatan itu dilandasi sejumlah regulasi.

Regulasi itu termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Selain itu, ada Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Tengah Nomor 40 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Landasan hukum ini memperkuat komitmen kami di daerah untuk tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga memastikan keamanan informasi," ungkap Ham Nawipa. 

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun literasi siber dan penguatan infrastruktur digital secara menyeluruh.

Baca juga: Gubernur Nawipa Dorong ASN Papua Tengah Waspada Keamanan Siber

Dinas Kominfo Papua Tengah juga tengah menyusun pembangunan Command Center.

Proses pembentukan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) juga berlangsung.

CSIRT akan menjadi garda depan penanganan insiden siber di tingkat provinsi.

"Saatnya kita membangun keamanan digital dari daerah," tegas Ham Nawipa.

Ia menyebut ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesadaran kolektif seluruh ASN dan pemangku kepentingan.

Ham Nawipa berharap kegiatan ini menjadi titik awal terbentuknya budaya sadar siber di lingkungan pemerintahan Papua Tengah.

"Semoga kegiatan ini menjadi pemicu sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga kedaulatan ruang digital di Tanah Papua,"tandasnya. (*)