Lepas Distribusi Logistik PSU Pilgub Papua, Ini Pesan Penting Wamendagri

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, JAYAPURA- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Ribka Haluk, bersama Anggota KPU RI, Iffa Rosita, dan sejumlah pejabat lain melepas pendistribusian logistik PSU untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Kegiatan ini berlangsung di Kota Jayapura, Papua, Senin (4/8/2025).

Dalam sambutannya, Ribka Haluk menekankan pentingnya PSU sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.

Baca juga: Apel Gabungan di Kantor Wali Kota Jayapura, Agus Fatoni Ingatkan ASN Jaga Netralitas Jelang PSU

Menurutnya, pelaksanaan PSU di Jayapura akan menjadi cerminan kedewasaan berdemokrasi di wilayah timur Indonesia.

"Provinsi Papua, khususnya Kota Jayapura, memegang peranan strategis sebagai wajah demokrasi di tanah Papua," ujar Ribka Haluk.

Mantan Pj Gubernur Papua Tengah ini menegaskan, PSU ini adalah bukti bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam menjaga martabat demokrasi.

Sebabbtam Ribka Haluk juga menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang meminta KPU dan Bawaslu untuk bekerja dengan integritas dan profesionalisme.

"Tidak boleh ada ruang untuk kesalahan, pelanggaran, manipulasi, atau intimidasi," tegasnya.

Baca juga: 370 Personel Gabungan Kawal Ketat PSU Pilgub Papua di Kabupaten Jayapura    

Ribka Haluk juga mengapresiasi dukungan KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Ia berterima kasih kepada TNI dan Polri atas kesiapsiagaan mereka dalam menjaga keamanan.

"Saya meminta agar seluruh jajaran aparatur negara menjaga netralitas, itu mutlak,"tegas Ribka Haluk.

Wamendagri juga mengajak masyarakat Papua untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

Baca juga: KPU Biak Numfor Mulai Dorong Logistik PSU Pilgub Papua ke Wilayah Kepulauan  

Ia berharap PSU di Papua dapat segera selesai.

"Papua merupakan satu-satunya daerah yang masih melaksanakan PSU setelah 23 kabupaten/kota lainnya telah menyelesaikan prosesnya," tuturnya.

Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk mengawal PSU di Papua hingga selesai dengan baik dan tepat waktu. (*)