Refleksi Hari HAM, Henes Sondegau: Hak Rasa Aman di Intan Jaya Telah Lama Terampas

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi IV DPR Papua Tengah, Henes Sondegau, menyebut peringatan Hari HAM Sedunia menjadi refleksi pedih bagi Intan Jaya yang mengalami krisis kemanusiaan.
•  Konflik telah merampas hak atas rasa aman, memicu ribuan pengungsi, dan melumpuhkan layanan dasar seperti sekolah dan Puskesmas.
• Henes mendesak Pemerintah Pusat, Panglima TNI, dan Kapolri melakukan evaluasi total terhadap pendekatan keamanan yang terlalu militeristik.

laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUNPAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Anggota Komisi IV DPR Papua Tengah dari Fraksi NasDem, Henes Sondegau, menyampaikan catatan kritis mengenai situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Intan Jaya.

Dalam peringatan Hari HAM Sedunia 2025, Henes menyebut realitas di Intan Jaya adalah refleksi pedih karena hak atas rasa aman telah lama terampas.

Baca juga: Momen Peringati Hari HAM, Ketua DAD Mimika: Otsus 24 Tahun Gagal Memberikan Keadilan Untuk OAP

Henes menjelaskan, konflik bersenjata yang terus terjadi telah menempatkan warga sipil tak berdosa dalam pusaran kekerasan.

"Bunyi tembakan masih menjadi teror yang nyata, dan itu memaksa masyarakat untuk hidup dalam ketakutan yang konstan," kata Henes di Nabire, Papua Tengah, Rabu (10/12/2025).

Baca juga: FRMP Papua Tengah Demo Damai Peringati Hari HAM Sedunia, Pasang Tali Komando di Lima Titik Aksi

Dampak langsung dari ketiadaan rasa aman adalah gelombang pengungsian yang membuat ribuan warga terpaksa mencari perlindungan di hutan dan kabupaten tetangga seperti Nabire dan Mimika.

"Para pengungsi hidup dalam kondisi memprihatinkan tanpa akses pangan layak, air bersih, dan sanitasi," sebut Henes.

Kondisi keamanan juga melumpuhkan layanan dasar.

Baca juga: Peringatan Hari HAM: Front Rakyat Papua Demo di Timika, Desak Penghentian Investasi dan Militerisas

Banyak sekolah dan Puskesmas di distrik rawan konflik ditutup karena guru dan tenaga medis merasa terancam jiwanya.

"Hak untuk mendapatkan pendidikan telah terenggut oleh situasi keamanan," tegas Henes. 

Henes menambahkan, ibu hamil melahirkan tanpa bantuan medis memadai sehingga meningkatkan angka kematian yang seharusnya bisa dicegah.

Baca juga: Kapolres Nabire Larang Long March Aksi Hari HAM: DPRP Papua Tengah Siap Terima Aspirasi!

Melihat kondisi ini, Henes mendesak Pemerintah Pusat, Panglima TNI, dan Kapolri mengevaluasi total atas pendekatan keamanan di Intan Jaya yang dinilai terlalu militeristik dan terbukti tidak menyelesaikan masalah.

Ia juga meminta penanganan serius terhadap pengungsi, termasuk jaminan logistik, kesehatan, dan pemulihan trauma.

"Penyelesaian konflik harus melalui dialog kemanusiaan yang tulus, bukan melalui laras senjata," tegas Henes. (*)