Rapat Koordinasi Teknis Bappeda Mimika, Emauel Kemong: SPM menjadi Tolak Ukur Mutu Pelayanan

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere 

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, mengadakan rapat koordinasi teknis (Rakortek) dan pelatihan penetapan target penerimaan mutu layanan penerapan Standar Layanan Minimal (SPM). 

Kegiatan dilakukan di Ruang rapat lantai 1, Kantor Bappeda, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Rabu (15/10/2025).

Baca juga: Capai Target 40 Persen, DPRK Jayapura Ingatkan Pihak Sekolah Soal Penunjukkan Guru PIC dan Insentif

Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Kepala Dinas Bappeda, Para pengampu SPM lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika, Nara sumber dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri. 

Emanuel Kemong mengatakan, standar penerimaan minimal merupakan amanat dari undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan perintahan daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. 

"Pelayanan dasar kepada masyarakat. SPM menjadi tolak ukur mutu pelayanan harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta sosial," kata Emanuel.

Ia mengatakan, penerapan SPM bukan hanya soal memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara. 

Baca juga: Momen Pelantikan Pengurus DDI Papua Tengah, Pemprov Janji Dukung Program Kerja

Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi sangat penting, karena tidak hanya belajar memahami ketentuan teknis tetapi juga menyusun strategi tepat untuk menentukan target penerima layanan dan memastikan mutu layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan," ungkapnya. 

Lanjut dia, melalui rakortek semua pelayanan dasar wajib memberikan memperkuat pemahaman terhadap kebijakan dan mekanisme  penerapan SPM. 

Baca juga: KPA dan TP-PKK Papua Tengah Sosialisasi Bahaya HIV-AIDS di SMA YPPGI Nabire

Sampai triwulan ketiga prosentase pencapaian SPM Kabupaten Mimika di bidang pendidikan capai 95,92 persen, kesehatan 56,49 persen , pekerjaan umum 24,98 persen,  perumahan rakyat 81,25 % , trantibunlinmas 65,91 % , sosial 81,95 % .

"Saya harapkan untuk perangkat daerah yang capaianya masih rendah agar segera melaporkan pelaksanaan penerapan SPM pada perangkat daerahnya," pungkasnya. 

Baca juga: Mahasiswa Papua Gelar Aksi Tolak Investasi dan Militer di Tanah Papua

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Yohana Paliling mengatakan, Mimika pada tahun 2024 telah mendapatkan SPM Award dari regional Papua dan Maluku

Ia menjelaskan banyak program tengah dibuat tetapi kalau tidak sesuai dengan SPM maka tidak bisa. 

" Jadi yang termasuk dalam SPM pelayanan dasar; Pendidikan, berkurangnya angka putus sekolah,  Sekolah Rakyat, meningkatnya kualitas layanan pendidikan (buku, ruang kelas)."

Baca juga: Ternak Babi dan Kayu Diserahkan ke Kepala Suku Mee di Dogiyai: Bukti Nyata Program Prabowo di Papua

"Perumahan rakyat seperti terjaminya ketersediaan tempat tinggal bagi korban apabila terjadi bencana alam dan relokasi program pemerintah," rincinya.

Kemudian, kesehatan meningkatnya kualitas terhadap layanan kesehatan, berkurangnya angka jumlah penurunan stunting, menurunya angka kematian ibu dan anak.

Trantibumlinmas berkurangnya angka korban bencana alam. Pekerjaan umum tersedianya air minum layak aman, Sosial berkurangnya angka kemiskinan ekstrim. (*)