Paripurna DPRK Mimika, APBD Mimika 2026 Diusulkan Rp 5,6 Triliun

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang III dengan agenda utama pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RA-PBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.

Rapat berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRK Mimika, Papua Tengah, Selasa (25/11/2025).

Baca juga: Hasil Paripurna Raperdasi-Raperdasus Papua Tengah Akan Dikonsultasikan ke Kemendagri RI

Rapat Paripurna tersebut dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Emanuel Kemong, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau, Anggota Forkompinda Kabupaten Mimika, Pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya.

Bupati Mimika, Johannes Rettob menjelaskan, nota keuangan dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRK Mimika.

Ia menyebut, dada dokumen tersebu menyartakan,  total pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 5,644 triliun.

Pemkab Mimika menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 telah disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah, regulasi terbaru Kemendagri, serta informasi resmi dari Kementerian Keuangan. 

Pemerintah juga memastikan APBD 2026 tetap memprioritaskan program pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Dua Pelaku Pengedar Sabu di Timika Ditangkap, Ini Sejumlah Barang Bukti Disita Polisi

Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan APBD Mimika Tahun Anggaran 2026 merupakan agenda konstitusional penting sebagai wujud pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. 

Dokumen RAPBD disebut sebagai instrumen vital dalam menentukan arah pembangunan daerah dan alokasi sumber daya untuk satu tahun ke depan.

Ketua DPRK menekankan empat poin prioritas pembahasan yaitu, peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, termasuk pemerataan layanan ke wilayah sulit dijangkau.

Baca juga: Tes profiling ASN Mimika Dimulai, BKN Kenalkan Potensi, Kompetensi, dan Literasi Digital

Pemberdayaan ekonomi lokal dengan mendorong UMKM, sektor unggulan daerah, dan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, guna menghubungkan distrik dan kampung serta pemerataan pembangunan di Mimika.

Tata kelola pemerintahan yang bersih, memastikan anggaran disusun secara efisien, transparan, dan akuntabel," jelasnya.

Ketua DPRK berharap proses pembahasan RAPBD 2026 dapat berjalan kritis, konstruktif, dan kolaboratif.

Ia mengajak seluruh anggota dewan dan pemerintah daerah menjaga profesionalisme dan semangat musyawarah, agar APBD Mimika benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat," pungkasnya. (*)