7 Dapur MBG di Nabire Tutup, Legislator Gerindra Soroti Hal Ini

Ringkasan Berita:

• Program MBG di Nabire terkendala akibat penutupan sementara 7 dari 12 dapur pelayanan karena masalah kebersihan dan limbah. 
• Wakil Ketua I DPRD Nabire, Imanuel Rumbewas, mengkritik buruknya koordinasi Satgas dan belum meratanya distribusi bagi 3.000 siswa YPK. 
• Ia menuntut transparansi anggaran serta keterlibatan pengusaha lokal Papua dalam program tersebut.

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUNPAPUATENGAH.COM, NABIRE - Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, mengalami kendala serius akibat penutupan sementara 7 dari 12 dapur Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG).

Penghentian operasional selama dua minggu ini diambil setelah ditemukan penurunan standar kebersihan dan kegagalan protokol kesehatan pada instalasi pengolahan limbah.

Baca juga: Musrenbang RKPD Kabupaten Puncak 2027, Bupati Elvis Tabuni Tekankan Prioritas Program Berdampak Luas

Wakil Ketua I DPRK Kabupaten Nabire, Imanuel Fredrik Rumbewas, menilai kegagalan operasional tersebut merupakan dampak dari buruknya koordinasi antara koordinator kabupaten dengan Satgas daerah.

"Penentuan titik lokasi harusnya diputuskan bersama Satgas yang telah di SK-kan oleh kepala daerah, namun koordinator terkesan bekerja sendiri tanpa sinkronisasi aturan," ujar Imanuel kepada Tribun-PapuaTengah.com, di Nabire, Selasa (14/4/2026).

Baca juga: VIRAL Narasi Makar Saiful Mujani untuk Rezim Prabowo, Ali Kabiay: Akademisi Harusnya Mengedukasi!

Akibat penutupan tujuh SPPG tersebut, Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan sekitar 3.000 siswa di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) hingga saat ini belum menerima manfaat program MBG.

Ia juga mempertanyakan transparansi alokasi anggaran pusat karena distribusi makanan sejauh ini baru menyasar anak sekolah, sementara kategori bayi, balita, dan ibu menyusui belum terakomodasi.

"Operasional dari pusat sudah berjalan, tapi jika penerimanya hanya anak sekolah, lalu kemana alokasi anggaran untuk kategori lainnya. Ini yang harus dijelaskan secara terbuka," tutur Imanuel.

Baca juga: Demi Kesejahteraan Rakyat, Politisi ​Gerindra Minta Penggunaan Otsus di Nabire Harus Transparan 

Imanuel mengatakan Fraksi Partai Gerindra DPRK Nabire akan memanggil Korwil, Satgas, dan pihak terkait untuk mengevaluasi hambatan di lapangan.

Kemudian juga untuk memastikan keterlibatan pengusaha lokal Papua, mengingat saat ini mayoritas pemilik SPPG bukan orang asli Papua karena kendala modal.

​"Kami sebagai kader Gerindra berkewajiban mengawal program Presiden Prabowo ini agar tepat sasaran. Kami harap pemerintah daerah juga turun tangan membantu infrastruktur dapur agar program nasional ini tidak jalan di tempat," pungkasnya. (*)