Antrean Solar di Nabire Terus Mengular, Peanus Uamang Minta OPD Teknis Harus Mainkan Peran

Ringkasan Berita:

• Antrean panjang kendaraan demi BBM Solar bersubsidi masih terus terjadi di SPBU Oyehe, Nabire, hingga memakan badan jalan. 
• Kondisi berulang ini memicu kritik tajam dari Anggota DPR Papua Tengah, Peanus Uamang. 
• Ia mendesak transparansi pasokan dan meminta OPD teknis memperketat pengawasan di lapangan guna memberantas mafia BBM serta mencegah aksi penimbunan ilegal yang merugikan rakyat.

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUNPAPUATENGAH.COM, NABIRE - Pemandangan antrean kendaraan mengular demi mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi masih menjadi potret harian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Kondisi terjadi secara konsisten ini kian meresahkan warga dan pengguna jalan.

Seperti pantauan TribunPapuaTengah.com, pada Minggu, (17/5/2026), pukul 21.29 WIT, antrean kendaraan roda empat dan truk tampak mengular panjang di SPBU Oyehe.

Baca juga: Bupati Mansnembra Tantang HIKMA Biak Numfor Rancang Program Riil Demi Dongkrak Ekonomi Daerah

Tidak hanya itu, jejeran kendaraan ini juga memakan sebagian badan jalan utama yang dapat membahayakan keselamatan aktivitas lalu lintas.

​Anteran panjang ini terus berulang tanpa solusi konkret sontak memicu sorotan tajam dari Anggota DPR Papua Tengah, Peanus Uamang.

Anggota Komisi IV Bidang Energi dan Sumber Daya Alam tersebut mempertanyakan kinerja sistem distribusi dan pengawasan yang berjalan selama ini.

Baca juga: Sopater Sam Sebut Papua Pegunungan Rumah Bersama, Konflik Wamena Harus Segera Dituntaskan

Peanus pun mendesak adanya transparansi total terkait pasokan energi di wilayah Papua Tengah.

"Kita harus tahu pasti apa yang menyebabkan antrian ini selalu ada hampir setiap hari. Apakah stok Solar kita yang memang menipis, atau ada masalah dalam rantai distribusinya, karena ini adalah masalah serius yang berdampak langsung pada nadi perekonomian rakyat," kata Peanus kepada TribunPapuaTengah.com, Senin, (18/5/2026).

Baca juga: Wabup Kemong Dorong Kepala OPD Mimika Tindak Tegas ASN Malas

Peanus menekankan, fenomena ini tidak boleh dianggap angin lalu karena sangat mengganggu mobilitas ekonomi masyarakat.

Ia pun meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis baik di tingkat daerah maupun provinsi untuk secara konsisten cek ke lapangan.

​Menurut Peanus, ketidakpastian informasi dari pihak berwenang hanya akan memicu spekulasi negatif dan keresahan lebih luas di tengah masyarakat.

Baca juga: Sebagian Wilayah Mimika Diguyur Hujan Sejak Pagi, BMKG Minta Warga Waspada Cuaca Ekstrem

Untuk itu dia mendorong instansi terkait untuk menerapkan modernisasi sistem kontrol dan memperketat pengawasan secara real-time.

​"OPD teknis harus bertindak dan responsif. Mereka wajib memantau, mendeteksi, dan menganalisis setiap pergerakan pasokan BBM secara akurat, sebab dengan manajemen data yang kuat merupakan kunci," ujarnya.

​Peanus juga mensinyalir bahwa dengan longgarnya pengawasan menjadi celah subur bagi praktik penyelewengan komoditas bersubsidi.

Baca juga: Sebagian Wilayah Mimika Diguyur Hujan Sejak Pagi, BMKG Minta Warga Waspada Cuaca Ekstrem

Ia menduga kuat adanya keterlibatan mafia BBM yang memanfaatkan situasi ini demi keuntungan pribadi.

"OPD terkait harus memainkan peran dan memperketat pengawasan BBM. Ini penting demi mencegah aksi penimbunan atau penampungan ilegal yang dilakukan para mafia BBM. Hak masyarakat kecil harus diselamatkan," pungkasnya. (*)