Pemerintah Jangan Seenaknya Ambil Keputusan Soal Pro Kontra Tapal Batas Mimika-Deiyai

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE - Penetapan tapal batas wilayah antara Mimika dan Deiyai sampai saat ini masih terus menjadi pro dan kontra.

Berbagai pihak ada pro atas penetapan sudah dilakukan pemerintah, dan ada juga yang kontra atas apa yang dilakukan.

Baca juga: Ini yang Dikatakan Bupati Deiyai Saat Melantik Dua Pj Kepala Kampung

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPR Papua Tengah, Peanus Uamang angkat bicara.

Peanus mengatakan, Mimika adalah wilayah adat Amungsa.

Kemudian, kabupaten tersebut memiliki wilayah dari Tigi Mugi hingga hingga Delema Tagal.

"Untuk di wilayah Delema Tagal ada orang Moni selatan, dan orang Mee menggunakan dua bahasa yaitu, bahasa Mee sendiri, dan bahasa Moni, contohnya seperti marga Dogopia, Madai dan beberapa lainnya," jelas Peanus kepada TribunPapuaTengah.com, di Nabire, Jumat (14/11/2025).

Lanjut Peanus, wilayah adat dari Tigi Mugi hingga hingga Delema Tagal sudah cukup jelas sebab dari situ, turun hingga Sungai Kiura.

Baca juga: Bupati Deiyai Serahkan SK CPNS K2 Tahap III, Tingkatkan Disiplin Dalam Bekerja

"Jadi dengan tegas sebagai legislator Papua Tengah dan juga anak adat Amume dengan tegas saya menolak tapal batas yang sudah dibuat-buat versi pemerintah."

"Ini karena batas wilayah ini sudah sangat jelas, sebab itu telah ada sejak turun temurun hingga saat ini, dan Tigi Mugi, hingga Delema Tagal merupakan, wilayah adat Suku Amungme yang saat ini dibawah lembaga adat Lemasa. Jadi itu wilayah adat kami," ujarnya.

Baca juga: Masyarakat Antusias Menyaksikan Pameran Foto Dinkes Mimika, Kagum Dengan Tenaga Medis

Ia mengatakan, kalau pemerintah mau menentukan tapal batas Mimika-Deiyai, harus berkoordinasi dengan lembaga adat Lemasa dan beberapa lainnya sebab merekalah yang lebih tahu.

"Pemerintah itu sifatnya membangun diatas tanah dan wilayah adat, bukan mereka yang datang dengan tanah dan wilayah adat. Jadi tapal batas yang saat ini dibuat-buat demi kepentingan pemekaran kabupaten,distrik dan lain sebagainya itu semuanya tidak benar,".

"Untuk itu sekali lagi saya tegaskan, wilayah adat kami suku Amungme sudah jelas, dan itu bukan dipatok oleh pemerintah tapi sudah ada sejak dulu hingga saat ini," pungkasnya. (*)