Ketua DPRK Yahukimo Tangkis Tudingan Arogan: Sidang Paripurna Bukan Forum Dialog atau Hearing

Ringkasan Berita:

• Ketua DPRK Yahukimo, Son Bahabol, membantah tuduhan arogan terkait pembatasan interupsi dalam sidang RAPBD 2026. 
• Ia menegaskan bahwa rapat paripurna pembukaan adalah forum sakral yang terikat tata tertib, bukan ruang dialog atau hearing. 
• Son meminta anggota dewan menghormati etika lembaga dan menjelaskan bahwa diskusi materi anggaran memiliki ruang khusus pada tahapan rapat bersama TAPD.

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, DEKAI– Kericuhan opini pascasidang pembahasan RAPBD 2026 memicu tanggapan keras dari pimpinan legislatif Kabupaten Yahukimo demi menjaga kewibawaan lembaga.

Ketua DPRK Yahukimo, Son Bahabol, membantah tuduhan arogansi yang dilayangkan oleh anggota fraksi Yahukimo Bersatu, Sebedeus Sobolim.

Diketahui, perselisihan ini bermula saat pimpinan sidang membatasi interupsi dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III pada Senin (22/12/2025) lalu.

Son Bahabol menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan upaya menjalankan tata tertib dan menjaga kehormatan forum resmi dewan.

Baca juga: Maut di Tikungan Hiripau Timika: Pikap Berkecepatan Tinggi Tabrak Pohon, Satu Tewas Terjepit Mobil

Ia menjelaskan bahwa rapat paripurna pembukaan memiliki agenda sakral yang tidak bisa disela dengan diskusi di luar materi.

"Jadi anggota dewan seharusnya memahami bahwa forum paripurna bukan tempat untuk melakukan hearing atau dialog terbuka," tegas Son Bahabo melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (27/12/2025).

Son Bahabol menerangkan, pimpinan sidang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jalannya interupsi agar tetap sesuai dengan mekanisme organisasi.

Dirinya pun menyayangkan sikap anggota senior yang melayangkan protes melalui media massa tanpa mengindahkan etika lembaga.

Baca juga: Pesan Damai dari Pulau Terluar Papua: Kepala Kampung Liki Sarmi Ajak Warga Jaga Persatuan

Diskusi mendalam mengenai materi RAPBD akan dibuka seluas-luasnya pada tahapan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Kita berharap setiap anggota dewan menunjukkan sikap terhormat dengan mengikuti tahapan persidangan secara tertib dan disiplin," harap Son Bahabol.

Kepentingan umum masyarakat Yahukimo harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan politik pribadi maupun kelompok.

"DPRK Yahukimo berkomitmen menuntaskan pembahasan anggaran tahun 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah," tandas Son Bahabol. (*)