Efisiensi Anggaran Ratusan Miliar, Pemkab Nabire Cari Solusi Tingkatkan PAD

Laporan Wartawan Tribun-Papuatengah.com, Calvin Louis Erari 

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire terkena dampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Sekda Nabire, Pieter Erari mengatakan, berkaitan dengan efisiensi anggaran tersebut, maka sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan tim anggaran dan seluruh pimpinan OPD  pada Senin (3/3/2025).

Baca juga:  203 Hari Mengabdi, Zakarias Marey Serahkan Tongkat Komando Intan Jaya kepada Bupati Definitif

Dalam pertemuan tersebut, Pieter dan tim anggaran Pemkab Nabire memberikan arahan kepada setiap kepala OPD untuk melaksanakan amanat Inpres dan Kemendagri. 

"Efisiensi ini berlaku di seluruh pemerintahan, mulai dari kementerian, provinsi, hingga kabupaten. Kami mengarahkan OPD untuk segera melakukan penyesuaian rencana kerja anggaran agar dapat diverifikasi oleh Bappeda dan disahkan melalui Perkada," jelas Pieter kepada Tribun-Papua.com di Nabire, Papua Tengah, Selasa (4/3/2025).

Pieter memastikan, bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mempengaruhi kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Nabire.

Baca juga: Tancap Gass! Bupati-Wabup Intan Jaya Siap Evaluasi Total SKPD Hingga Pelayanan Publik

Pemangkasan anggaran terjadi pada beberapa kegiatan yang langsung dipotong oleh pusat, serta penyesuaian pada kegiatan lain untuk mendukung program nasional.

"Penyesuaian ini berdampak pada pendapatan asli daerah, terutama dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk PU dan beberapa OPD yang dipotong dan diambil alih oleh Kementerian Keuangan. Ini mempengaruhi potensi pajak galian C, yang merupakan salah satu kontributor terbesar PAD," ungkapnya.

Namun, Pemkab Nabire tidak berhenti di sini.

Pemkab akan memaksimalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu alternatif solusi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nabire, William M Sembor, mengungkapkan total anggaran yang terpangkas mencapai Rp 128.025.436.000.

"Nominal ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 50.351.405.000, DAK jalan sebesar Rp 53.448.860.000, DAK irigasi sebesar Rp 7 miliar, dan DAK pangan akuatik sebesar Rp 10.367.000.000," jelas William.

Baca juga: Bupati-Wabup Intan Jaya Bakal Undang Misionaris Amerika untuk Doa Bersama dan Rekonsiliasi

Selain itu, Dana Otonomi Khusus (Otsus) juga mengalami efisiensi, baik block grant maupun specific grant.

"Block grant terpangkas Rp 3.318.241.000, dan specific grant sebesar Rp 3.530.930.000.000," tambahnya.

Belanja perjalanan dinas juga dipotong 50 persen per OPD, dan kegiatan seremonial, studi banding, percetakan, publikasi, serta belanja honor disesuaikan dengan standar regional.