Ratusan ASN Intan Jaya Terima SK: Bupati Maisini Ingatkan Disiplin dan Pengabdian

Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE- Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, secara resmi menyerahkan ratusan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sertifikat prajabatan kepada tenaga honorer kategori dua (K2) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Prosesi penyerahan SK yang berjumlah total 497 orang (terdiri dari 424 tenaga honorer K2 dan 73 tenaga P3K) ini berlangsung di lapangan upacara Kantor Bupati Intan Jaya,  Papua Tengah.

Dalam sambutannya, Aner Maisini menyatakan bahwa dengan terbitnya SK ini, seluruh hak para penerima akan dibayarkan secara penuh.

Baca juga: Seribu Sungai Sejuta Harapan: Gubernur Meki Nawipa Tebarkan Semangat Pendidikan di Kokonao

Pada kesempatan itu, Aner Maisini menyoroti tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang dinilainya masih rendah.

Ia pun meminta kepada para ASN, baik yang baru menerima SK maupun yang telah lama bertugas, untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawabnya.

"Pemerintah Intan Jaya tidak pernah memaksa kalian untuk menjadi ASN. Kalian sendiri yang melamar, oleh karena itu, berhentilah mencari-cari alasan untuk tidak berada di tempat tugas," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar para ASN tidak menjadikan Intan Jaya sebagai sekadar tempat untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP), lalu mengajukan pindah ke kabupaten lain dengan berbagai alasan setelah menerima SK PNS.

 "Saya berharap saudara-saudara dapat bekerja dengan baik dan terutama meningkatkan kedisiplinan," ujarnya.

Baca juga: Dari Kokonao Lahir Papua Tengah: Gubernur Nawipa dan Bupati Rettob Bersatu Mengembalikan Kejayaan

Aner Masini menginstruksikan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan contoh kedisiplinan dan pelayanan yang baik kepada para ASN dan masyarakat.

"Jangan hanya menunggu pekerjaan dari atasan, tetapi sebagai ASN harus proaktif melaksanakan tugas secara rutin," tandasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan agar para Kepala OPD membina bawahannya dengan baik, memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berlaku.

"Apabila ada ASN yang tidak bekerja dan tidak hadir, jangan membayarkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka. Saya harap ada ketegasan di masing-masing OPD karena ke depan saya akan terus melakukan evaluasi secara berkala," pungkasnya. (*)