Mahasiswa Ancam Duduki Kantor Bupati dan DPRD Intan Jaya pada 13 Januari

Ringkasan Berita:

• Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya (GPMI) mengancam menduduki Kantor Bupati dan DPRD jika pejabat daerah tidak segera kembali ke tempat tugas hingga 12 Januari 2026. 
• Aksi besar pada 13 Januari mendatang akan menyoroti krisis pendidikan, kesehatan, dan pengungsian. 
• Mahasiswa menegaskan pemerintah harus hadir langsung di lapangan guna melihat kondisi masyarakat yang memburuk akibat konflik.

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Melky Dogopia

‎TRIBUNPAPUATENGAH.COM, NABIRE- Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI) mengancam akan menduduki Kantor Bupati dan Gedung DPRD jika para pejabat daerah tidak segera kembali ke tempat tugas.

Mereka menuntut kehadiran fisik seluruh jajaran eksekutif dan legislatif di wilayah Kabupaten Intan Jaya paling lambat pada Senin (12/1/ 2026).

Desakan tersebut merupakan buntut dari rencana aksi demonstrasi damai besar-besaran yang akan digelar pada Selasa (13/1/2026) mendatang.

Baca juga: Penerbangan di Bandara Sentani Tumbuh 4 Persen, 3 Daerah Ini Jadi Destinasi Terfavorit Selama Nataru

Ketua GPMI Marten Hagisimijau mengatakan aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas buruknya layanan pendidikan dan kesehatan di daerah tersebut.

Persoalan pengungsian warga sipil serta situasi keamanan yang belum kondusif juga menjadi poin utama dalam tuntutan mereka.

“Jika tidak hadir, maka kami akan melakukan aksi duduki di kantor Bupati dan DPRD Intan Jaya sebagai bentuk protes,” tegas Marten, Selasa (6/1/2026).

GPMI mendesak Bupati, anggota DPRD, hingga ASN untuk melihat langsung penderitaan rakyat di lapangan.

Baca juga: Kritik Slogan Damai, Intelektual Papua Tengah Ini Tuntut Langkah Konkret Atasi Konflik Kwamki Narama

Sementara itu, Yopi Do selaku peserta aksi memperkirakan sekitar 1.000 orang yang terdiri dari pelajar dan masyarakat umum akan memadati lokasi unjuk rasa.

"Kami juga meminta perwakilan MRP dan DPR Papua Tengah hadir untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait isu militerisasi," pinta Yopi.

Koordinator lapangan Yosan Sani memastikan gerakan tersebut akan berjalan secara damai meski membawa tuntutan yang sangat mendasar.

Baca juga: Pemprov Papua Tengah Bakal Bangun Tiga Tower Pusat Pemerintahan di Kaladiri Nabire

Kehadiran pejabat di Intan Jaya dianggap sebagai syarat mutlak untuk membuktikan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

"Kami (mahasiswa) menilai kebijakan daerah tidak akan efektif jika para pengambil keputusan terus berada di luar wilayah konflik," terang Yosan.

Persiapan puncak aksi kini tengah dimatangkan oleh jajaran pengurus GPMI bersama elemen rakyat di tingkat distrik.

Aksi ini menjadi ujian bagi kredibilitas kepemimpinan daerah dalam merespons krisis kemanusiaan yang sedang terjadi. (*)