Sampaikan 8 Tuntutan, KNPB Desak Pemerintah dan Dunia Internasional Usut Tragedi Intan Jaya

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, JAYAPURA- Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) mendesak Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga internasional untuk segera mengusut tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada, 15 Oktober 2025.

Peristiwa yang disebut “Tragedi Soanggama Berdarah” itu menewaskan 12 warga sipil, termasuk seorang ibu dan satu orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), di Kampung Soanggama, Distrik Hitadipa.

Baca juga: Targetkan Keuangan Desa Akuntabel, Pemkab Deiyai Lakukan Bimtek Siskeudes Online

KNPB menyebut insiden tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Juru Bicara Nasional KNPB, Ogram Wanimbo, mengatakan situasi di Intan Jaya saat ini berada dalam kondisi darurat militer dan kemanusiaan akibat operasi bersenjata antara TPNPB dan aparat TNI-Polri.

Konflik itu, kata dia, telah memicu pengungsian besar-besaran warga sipil ke sejumlah kampung yang kini sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan dan perlindungan.

“KNPB mendesak pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional untuk melakukan investigasi atas tragedi Soanggama Berdarah, serta memberikan perlindungan kepada para pengungsi di Intan Jaya,” ujar Ogram Wanimbo dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Papua, Rabu (29/10/2025).

Baca juga: Masyarakat Resah Judi Togel Marak di Nabire, Desak Polisi Tindak Tegas

Berikut desakan dan tuntutan KNPB menyikapi situasi darurat militer dan kemanusiaan di Intan Jaya, silahkan ikuti :

1. KNPB mengutuk Keras Pembantain 12 Warga sipil di Soanggama , Intan Jaya dan menyatakan bahwa 15 Oktober sebagai hari peringati pembantaian massal 12 warga sipil di Intan Jaya.

2. KNPB menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk segera tarik militer Indonesia dari Intan Jaya dan mencabut seluruh pos-pos militer yang dibangun di Intan Jaya karena mengganggu keamanan masyarakat.

Baca juga: Lewat Buku dan Bahasa, Pegiat Literasi-Pemprob Papua Tengah Dorong Daerah Jadi Tanah Terang

3. KNPB mendesak kepada semua Lembaga advokasi independen internasional untuk melakukan investigasi kasus “Soanggama Berdarah ”.

4. Mendesak kepada palang merah Internasional dan lembaga-lembaga kemanusiaan / HAM Internasional untuk dapat turun melihat situasi pengungsi akibat konflik berenjata antara TPNPB dan TNI – POLRI di Intan Jaya.

5. KNPB menyatakan bahwa pembunuhan 12 warga sipl di Intan Jaya dan pembunuhan lainnya yang pernah terjadi sebagai tindak pelanggaran HAM berat Pemerintah Indonesia di atas Tanah Papua.

Baca juga: Eemanuel Kemong: Perlunya Kesadaran Aparatur Pemerintah Untuk Tolak Gratifikasi

6. Pemerintah Daerah harus mendirikan kamp-kamp pengungsian wwarga sipil di Intan Jaya dan memperhatikan nasib pengungsi.

7. KNPB bersama rakyat Intan Jaya dan seluruh Rakyat Papua menolak kepentingan Negara melalui Investasi dalam bentuk apapun terutama eksploitasi Sumber Daya Alam di Intan Jaya dan Ekspoitasi lainnya di seluruh tanah Papua .

8. Segera berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Rakyat Bangsa Papua melalui Referendum di Papua Barat. (*)