Intelektual Papua Tengah Desak Pemerintah Hentikan Kekerasan dan Dengar Suara Rakyat Intan Jaya

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE-  Intelektual Papua Tengah, Martinus M Maisini, menilai aksi ribuan warga Intan Jaya, Selasa (28/10/2025) merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah atas konflik berkepanjangan. 

Aksi damai yang digelar di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, tersebut menuntut keadilan atas berbagai kasus kekerasan yang terjadi sejak 2019 di tanah leluhur mereka.

Baca juga: Ribuan Warga Intan Jaya Tuntut Keadilan dan Penarikan Pasukan Nonorganik dari Tanah Leluhur

Dalam aksi damai itu, massa menuntut pengusutan tuntas kasus Soanggama Berdarah, penarikan pasukan militer nonorganik, serta penghentian praktik militerisasi di wilayah adat.

Mereka juga menolak eksploitasi tambang, mengecam kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dianggap gagal melindungi masyarakat adat, dan mendesak penegakan hukum atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Baca juga: Dua Agenda Penting Ini Jadi Pembahasan Mubes Suku Moni-Wolani di Nabire

Selain itu, warga meminta agar 15 Oktober ditetapkan sebagai hari peringatan tragedi Soanggama Berdarah yang dianggap simbol penderitaan rakyat Intan Jaya.

Martinus menyebut, aksi tersebut adalah suara murni rakyat yang menuntut perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Sejak 2019 hingga 2025, warga sipil dan aparat TNI sama-sama menjadi korban dalam konflik bersenjata,” kata Martinus di Nabire, Rabu (29/10/2025).

Baca juga: Pemimpin Adat Baru Segera Dipilih, Suku Moni dan Wolani Gelar Mubes di Nabire

Ia meminta Bupati Intan Jaya tidak tinggal diam, melainkan menerima dan meneruskan seluruh aspirasi masyarakat kepada gubernur dan pemerintah pusat.

“Bupati harus aktif mencari pola untuk menjaga keamanan agar tidak ada lagi korban jiwa,” ujarnya.

Baca juga: Sosialisasi Pendaftaran Penduduk, Pemprov Papua Tengah Komit Perkuat Adminduk di Paniai

Martinus juga menilai penting adanya permohonan maaf terbuka dari bupati kepada masyarakat dan keluarga korban, termasuk prajurit TNI yang gugur dalam tugas.

“Langkah itu bisa mengobati kekecewaan rakyat dan memulihkan kepercayaan mereka terhadap negara,” pungkasnya. (*)