Mahasiswa Desak Panglima TNI Tarik Pasukan dari Wilayah Intan Jaya

Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE- Forum Komunikasi Mahasiswa Intan Jaya (FKMI) di Nabire mendesak Panglima TNI menarik seluruh pasukan non organik dari wilayah Intan Jaya, Papua Tengah.

Pernyataan sikap ini dikeluarkan menyusul memburuknya situasi keamanan yang berdampak pada masyarakat sipil.

 Juru bicara FKMI, Daud Tigau, mengatakan sejak 2019 kehadiran pasukan TNI, khususnya nonorganik di Intan Jaya justru menimbulkan malapetaka bagi warga. 

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa di Kantor BKPSDM Papua Tengah Berlangsung Aman, Begini Respon Kapolres Nabire

Menurutnya, hak masyarakat untuk hidup aman dan mendapatkan perlindungan negara tidak terpenuhi sesuai amanat UUD 1945.

"Bahkan penempatan pos-pos militer di fasilitas publik seperti sekolah dan gereja tanpa koordinasi dengan pihak terkait," ungkap Daud dalam pers rilis yang diperoleh Tribun-PapuaTengah.com, di Nabire, Senin, (15/9/2025) malam.

Daud menjelaskan bahwa tindakan tersebut telah meresahkan warga.

Baca juga: Aksi Protes di Kantor BKPSDM Papua Tengah, Massa Palang Semua Pintu

Ia mencontohkan pendirian pos-pos TNI nonorganik di beberapa kampung seperti Sugapa Lama, Mamba, dan Eknemba.

Selain itu, sekitar 400 personel TNI nonorganik dilaporkan memasuki Kampung Jalai dan menempati Gereja ST. Fransiskus serta SD YPPK Jalai pada 11-13 September 2025 tanpa izin pastor dan guru.

"Akibat dari situasi ini banyak warga sipil dari kampung Abundoga, Tipunggau, Jibugae, dan Jalai terpaksa mengungsi ke wilayah terdekat seperti Sugapa dan Mamba," beber Daud.

Daud menegaskan bahwa FKMI menuntut pemerintah daerah dan pusat untuk segera menghentikan operasi militer dan memulangkan warga yang mengungsi.

Baca juga: Geruduk Kantor BKPSDM, Massa Kode R Papua Tengah Tuntut Keadilan

FKMI juga mendesak DPR Intan Jaya dan DPR Papua Tengah untuk membentuk tim panitia khusus (pansus) kemanusiaan.

"Kami juga menolak rencana pembangunan pos militer di Distrik Hitadipa yang diklaim berada di atas tanah milik Gereja GKII," tegas Daud.

Lebih lanjut, Daud mengatakan bahwa pernyataan sikap ini menjadi bentuk protes keras mahasiswa terhadap kondisi yang dialami masyarakat Intan Jaya. (*)