Rakor Para Bupati se-Papua Tengah, Bupati Aner Maisini Usulkan Sejumlah Program untuk Intan Jaya

Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE - Para bupati se-Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama selama dua hari pada tanggal 24-25 April 2025.

Rakor tersebut digelar di ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Dalam rakor tersebut, Bupati Intan Jaya, Aner Maisini mengusulkan beberapa program strategis untuk dilakukan di daerah yang dipimpinya.

Baca juga: Penanganan Sampah di Nabire, Mesak Magai Pindahkan TPA ke Kampung Samabusa 

Untuk sektor pendidikan, Aner Maisini mengusulkan dilakukan pembangunan sekolah berpola asrama, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA.

Lalu untuk sektor kesehatan, akan dilakukan peningkatan tipe RSUD Intan Jaya.

Kemudian pada sektor ekonomi, akan dilakukan peningkatan produksi pertanian kopi, terong belanda, markisa, dan garam di Yalumu maupun Komopa.

Sementara untuk bidang infrastruktur, Aner Maisini mengusulkan pembangunan jalan di kilometer 100 Homeo.

"Hal ini perlu dilakukan karena itu merupakan ruas jalan provinsi," kata Aner Maisini, Jumat (25/4/2025).

Selain itu juga Aner Maisini meminta agar Pemprov Papua Tengah melakukan pembangunan jembatan di Kemabu, Ugimigi, Bilae, dan Hitadipa serta penambahan akses jalan dari Homeo, Jembadoga, dan Ugimba.

Baca juga: Nawipa-Geley Kolaborasi Dahsyat, Siap Sulap Nabire dan Mimika Jadi Kota Modern nan Berwibawa

"Ini perlu dilakukan, karena ada potensi wisata di sana yaitu Gunung Cartens," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa perlu ada penambahan akses jalan dari Wandae ke Biandoga dan Tomosiga.

Sedangkan untuk sektor transportasi udara, Aner Maisani mengusulkan perlu adanya layanan subsidi bagi masyarakat.

"Baik itu untuk di Sugapa sebagai ibu kota dan juga beberapa distrik lainnya," tandasnya.

Terakhir, Aner Maisani juga menyinggung soal pembuatan RT/RW yang perlu ada campur tangan Pemprov Papua Tengah.

"Hal ini juga perlu, karena ada sedikit kendala yaitu di tapal batas, untuk itu perlu dirapikan bersama Pemprov Papua Tengah agar peraturan Mendagri dapat keluar agar mudah dalam penyusunan RT/RW," pungkasnya. (*)