Api Konflik di Ilaga: TPNPB Tuding TNI Langgar Hukum Humaniter, Bangunan Sipil Hancur

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, ILAGA- Konflik berdarah kembali berkobar di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Kontak senjata sengit antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan militer Indonesia atau TNI dilaporkan terjadi sejak Minggu malam hingga Senin pagi (26/05/2025), mengubah sejumlah kampung di Distrik laga menjadi medan pertempuran.

Menurut laporan resmi dari Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang diterima dari Mayor Numbuk Telenggen, baku tembak meluas di beberapa kampung seperti Toanggi I, Toanggi II, Inggernok, Tonggabuma, Kiwogoldima, dan Walenggaru.

Baca juga: Komitmen Gubernur Nawipa, 40 Ribu Warga Segera Nikmati BPJS Kesehatan Gratis

Pasukan TPNPB dalam insiden ini diperkuat oleh kelompok pimpinan Kelenak Murib.

Dalam rentetan serangan yang berlangsung dari pukul 04.00 hingga 06.30 WIT, satu anggota TPNPB dilaporkan gugur.

Meski demikian, pihak TPNPB memastikan tidak ada korban tambahan di kubu mereka.

Mayor Telenggen juga melaporkan bahwa lebih dari 500 personel militer Indonesia telah menyebar di Distrik Gome Utara dalam operasi skala besar yang terbagi menjadi empat kelompok. TPNPB menuding operasi ini tidak hanya menargetkan pasukan bersenjata, tetapi juga secara sengaja merusak fasilitas sipil.

Baca juga: Mimika Darurat Sampah: Bupati Rettob Desak Peraturan Turunan dan Pemilahan dari Rumah

Gereja dan Rumah Warga Hangus Dibakar

Dampak mengerikan dari serangan militer Indonesia terlihat jelas dengan hangusnya Gereja Mundirok dan Kiwogoldima, serta sejumlah rumah warga.

TPNPB mengklaim pasukan militer Indonesia menggunakan helikopter untuk serangan udara, di samping gempuran darat yang tiada henti.

Juru Bicara KOMNAS TPNPB, Sebby Sambom, mengecam keras tindakan militer Indonesia yang dinilai telah melanggar hukum humaniter internasional.

Baca juga: Jaga Tradisi Leluhur, Disparbudpora Mimika Gelar Kompetisi Ukir Patung Kamoro

Ia menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas sipil seperti rumah ibadah dan permukiman warga adalah pelanggaran serius dan mendesak perhatian dunia internasional.

“Situasi di Papua saat ini adalah darurat militer dan darurat kemanusiaan. Tindakan militer Indonesia telah menghancurkan kehidupan warga sipil di tanah Papua,” tegas Sambom lewat rilis tertulisnya, Senin (26/5/2025) kemarin.

Baca juga: Jalan Trans Papua Woniki Kembali Terbuka Usai Longsor: Puncak Jaya-Tolikara Terhubung

TPNPB menegaskan komitmennya untuk terus berjuang menjaga rakyat Papua dan merebut kembali kemerdekaan yang mereka klaim telah diproklamasikan pada 1 Desember 1961.

Pernyataan ini ditandatangani oleh jajaran tertinggi TPNPB-OPM, termasuk Panglima Tinggi Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letjen Melkisedek Awom, dan Kepala Staf Umum Mayjen Terianus Satto. (*)