TPNPB-OPM Deiyai Tolak Segala Bentuk Pembangunan Direncanakan Presiden

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, DEIYAI- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap XXXI Deiyai menolak segala bentuk pembangunan apapun yang direncanakan oleh Presiden Indonesia, Prabowo yang masuk di Deiyai.

Program pembangunan tersebut diduga hanya untuk menghabiskan orang asli Papua.

TPNPB-OPM ini menyatakan “Tolak, tolak, dan tolak.”

Baca juga: Kantor Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai Dibakar, Pemuda: Kami Tolak Program Presiden

Mereka juga menolak perusahan ilegal yanng masuk diseluruh tanah adat West Papua.

Diberitakan sebelimnya, sebuah video viral memperlihatkan aksi pembakaran Kantor Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah pada, 3 Juli 2025.

Saat aksi berlangsung, sekelompok orang mengaku sebagai tokoh pemuda mengakui telah membakar kantor tersebut.

Mereka melakukannya atas bentuk penolakan terhadap dua program pemerintah pusat, yaitu barisan merah putih dan Koperasi Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam video yang beredar, seseorang mengaku perwakilan tokoh pemuda dari 23 kampung yang berada di wilayah Tigi Barat dan menyampaikan sikap tegas menolak keberadaan dua program tersebut. 

Baca juga: Hari Ini Sebagian Besar Distrik di Kabupaten Nabire Berkabut

Mereka menganggap program-program itu tidak sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat.

“Kami dari tokoh pemuda Tigi Barat menolak dua kegiatan yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Barisan Merah Putih dan Koperasi Merah Putih,” ujar salah satu tokoh dalam video tersebut.

Baca juga: Karantina Papua Selatan Musnahkan Buah dan Sayuran Tidak Layak Konsumsi,  Didatangkan Dari Surabaya 

Sebagai bentuk protes, para pemuda tersebut membakar kantor distrik dan menyatakan aksi ini sebagai peringatan awal. Mereka juga mengancam akan melakukan aksi-aksi lanjutan jika pemerintah tetap menjalankan program tersebut di wilayah Tigi Barat.

"Jika pemerintah kabupaten menerima kedua program ini, maka kami siap melakukan aksi lanjutan," ucapnya.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten maupun aparat keamanan setempat terkait insiden ini. (*)