TPNPB-OPM Bertanggung Jawab Atas Penembakan Serda Ammar Jihad Dzil Ikram di Nduga

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Yohanes Ukago

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE - Manajemen Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menerima laporan resmi dari pasukan Kodap III Ndugama Derakma pada Jumat, 04 Juli 2025.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa, pasukan TPNPB Kodap III Ndugama Derakma bertanggung jawab atas penembakan Serda Ammar Jihad Ikram anggota Yonif 100/PS di Nduga pada hari Kamis, 3 Juli 2025.

Baca juga: 99 Kampung di Kabupaten Mimika Layak Dimekarkan

Hal ini dibenarkan Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom melalui siaran persnya.

"Saat terjadi kontak senjata antara pasukan TPNPB dengan militer Indonesia di Distrik Kenyam hingga menewaskan satu TNI dalam medan perang," ungkap Sebby Sambom.

Sebby juga mengatakan, menolak semua kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan alasan pembangunan di tanah Papua. 

"Karena kami tidak membutuhkan pembangunan melainkan negara Indonesia segera mengakui hak kemerdekaan bangsa Papua. Jika tidak perang tidak akan pernah berhenti," tuturnya.

Baca juga: KKB Diduga Lakukan Pembunuhan Pegawai Honorer di Yahukimo, Polisi Dalami Kasus Tersebut

Sebby melanjutkan, ia minta kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI bagi aparat yang telah gugur hanya dijadikan tumpal di tanah Papua atas kebijakan negara.

"Aparat yang telah gugur di Papua sebagai tumbal atas kebijakan Pemerintah yang tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di meja perundingan internasional dengan pihak kami," ucapnya

Baca juga: Polemik Miras di Nabire: Anggota DPR Papua Tengah Dorong Pembentukan Pansus untuk Solusi Bijak  

Dalam upaya penyelesaikan konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI yang sudah terjadi selama 65 tahun, Sebby mengatakan perang akan terus terjadi apabila tidak dibawa ke perundingan Internasional.

"Oleh sebab itu kami pun menghimbau kepada semua pihak bahwa akar persoalan konflik di Papua ada di pihak Presiden Prabowo Subianto karena tidak dapat menyelesaikan konflik di Papua melalu perundingan internasional," tutupnya. (*)