Pendidikan Gratis, Disdikbud Papua Tengah Samakan Validasi Data 3 Kabupaten

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere 

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi dan validasi data, program pendidikan sekolah gratis jenjang SMA/SMK se-derajat. 

Kegiatan ini menghadirkan tiga kabupaten yaitu Kabupaten Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya.

Baca juga: 17 Agustus 2025, Batik Air Sudah Beroperasi di Bandara Nabire

Rapat koordinasi digelar di Hotel Grand Tembaga, jalan Yosudarso, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Sabtu (26/7/2025). 

Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Provinsi Papua Tengah, Kepala Sekolah SMA/SMK se-derajat, sekolah yayasan, ketua yayasan, dan perwakililan komite sekolah. 

Tujuan dari kegiatan adalah menyamakan persepsi, antara satuan sekolah SMA/SMK se-derajat dan sekolah yayasan, ketua yayasan bergerak di tingkat SMA/SMK di Kabupaten Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya.

Layanan Bidang Data dan Publikasi Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Yulianus Koayo, menjelaskan, Kegiatan dimaksud secara teknis sebenarnya pihaknya merampungkan, bersama Yayasan yang memiliki satuan Pendidikan. SMA/SMK se-derajat.

Baca juga: 80 Persen Warga di Distrik Kwamki Narama Masuk Kategori Ekonomi Lemah

Ini juga melibatkan sekolah-sekolah negeri, orang tua murid, untuk kami mau memperdalam komponen-komponen pembiayaan yang selama ini oleh sekolah negeri maupun swasta. 

"Komponen diterapkan sekolah. Kadang di lapangan itu sering orangtua murid merasa keberatan. Jadi komponen-komponen ini kami secara teknis mau bahas, " terang Yulianus. 

Baca juga: Sosok Omi Miagoni, Siswa SATP Ikut Olimpiade Sains Mapel Matematika 

Misalnya ada uang pembangunan dari sekolah swasta terutama, ada iuran ke Yayasan, terus ada uang juga unyuk membayar guru-guru Yayasan dari sekolah-sekolah swasta. 

"Nah komponen selamai ini membebani kepada orangtua siswa kami akan list ke satuan pendidikan swasta. Kalau sekolah negeri kan tidak lebih banyak ke biaya personal.

Baca juga: Jenazah Joni Hendra, Korban Penembakan KKB Dibawa ke Timika Selanjutnya Dipulangkan ke Daerah Asal 

"Seragam batik, uang praktek untuk SMK dan lainnya selama atau sekolah yang selama ini negeri selalu membebani orangtua secara teknis mau disortir. (*)