Teratas Nasional! Papua Tengah Ungguli Realisasi Pendapatan APBD 2025

Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE- Provinsi Papua Tengah menorehkan prestasi gemilang dengan menjadi provinsi terbaik se-Indonesia dalam realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Capaian ini diumumkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Selasa (29/7/2025) dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD di Nabire. Papua Tengah.

Baca juga: Pesisir Papua Waspada Tsunami Usai Gempa M8.7 Hantam Kamchatka Rusia

Menurut data yang dipresentasikan oleh Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan, realisasi pendapatan APBD Provinsi Papua Tengah 2025 mencapai 60,66 persen, menempatkannya di posisi pertama secara nasional. 

Diikuti oleh DI Yogyakarta (59,92 persen), Kalimantan Barat (57,39 persen), Maluku Utara (56,09 persen), dan Bali (55,00 persen).

Plh Sekda Papua Tengah, Zakarias Marey, menyatakan bahwa pencapaian 60,66 persen patut disyukuri bersama.

Baca juga: Gubernur Nawipa Dorong ASN Papua Tengah Waspada Keamanan Siber

Namun, ia juga menyoroti realisasi belanja yang masih berada di angka 33,75 persen.

"Meskipun sudah baik, masih ada ruang untuk mempercepat penyerapan anggaran agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat," kata Zakarias.

Zakarias mengakui beberapa kendala dalam pelaksanaan APBD, seperti keterlambatan penempatan pejabat dan kurangnya pemahaman pejabat SKPD dalam pengadaan barang dan jasa.

Keterlambatan penyaluran dana transfer dan keterbatasan akses internet di beberapa daerah juga memperlambat proses lelang.

Untuk mengatasi tantangan ini, Zakarias mengajak seluruh pemerintah daerah meningkatkan kinerja strategis.

Baca juga: Hindari Penipuan, ASN Pemprov Papua Tengah Dibekali Penguatan Ekosistem Siber dan Sandi

Ia menekankan percepatan realisasi APBD berdasarkan petunjuk teknis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, sesuai surat Menteri Dalam Negeri nomor 900.115.1/18786 tanggal 4 Desember 2023.

Selain itu, Zakarias mendorong koordinasi aktif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Hal ini bertujuan mempercepat pemahaman teknis pengadaan barang dan jasa, demi pengelolaan dana yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Baca juga: Pemprov Papua Tengah Sosialisasi Penguatan Ekosistem Keamanan Siber dan Sandi

Ia juga meminta inspektorat daerah mengidentifikasi permasalahan serta memberikan keyakinan kepada OPD dalam melaksanakan anggaran.