Luncurkan Tim Data, Bupati Deiyai: Saya Percaya Data dari Banyak Sumber

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Melky Dogopia
‎
‎‎TRIBUNPAPUATENGAH.COM, DEIYAI- Tim pendataan BPS dan Statistik bagi fakir miskin, lansia, dan warga tidak mampu dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfo) Kabupaten Deiyai resmi diluncurkan.

Pendataan akan dilakukan setiap kampung ini gandeng sejumlah dinas.

Baca juga: Pemerintah Jangan Seenaknya Ambil Keputusan Soal Pro Kontra Tapal Batas Mimika-Deiyai

"Saya punya banyak pengalaman di swasta. Kami selalu percaya data dan harus dari banyak sumber," kata Bupati Deiyai, Melkianus Mote dalam arahan sebelum peluncuran tim pendataan di halaman kantor Bupati Deiyai, Jumat (14/11/2025) siang.

Tentang pendataan ini, kata Bupati Melkianus mengatakan, undang-undang sudah menjami fakir miskin harus dijamin negara.

"Maka itu, sebelum kita bantu, kita butuh data valid dari lapangan terutama bagi daba, miyaa, dobiyo dan ageekita bagee," kata Mote 

Setiap kampung, Minta Mote, wajib didatangi prioritas data adalah bagi kaum daba, dobiyo dan miyaa. 

Jika ada kampung yang dihalangi, Bupati Mote meminta kepada tim pendataan agar dilaporkan dan lewati kampung tersebut.

Baca juga: Bupati Deiyai Serahkan SK CPNS K2 Tahap III, Tingkatkan Disiplin Dalam Bekerja

"Pada saat pendataan, fokus utama itu daba, dobiyo dan miyaa. Tanya mereka punya KTP dan rekeningkah tidak? Selain itu, lihat apakah mereka ini punya usaha atau tidak termasuk kondisi rumah," minta Mote

Selain itu, Mote meminta agar lihat kehidupan sehari-hari seperti apa.

Apakah petani, nelayan atau punya kelebihan seperti merajut, menjahit atau beternak kondisi rumah dan penerangan juga harus didata.

Baca juga: HUT ke-80, Korps Brimob Siap Jaga Papua Tengah Untuk NKRI

"Mulai tahun depan kita akan benar-benar bantu berdasarkan KTP. Maka itu semua orang harus miliki KTP. Kita juga akan bantu sesuai kondisi dan kelebihan masing-masing orang," tandas Mote. 

Selian tim pendataan dari Kominfo ini, Bupati Deiyai bilang sudah ada data dari Dinas Pertanian, Perikanan, Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

Semua data ini akan disinkronkan tahun depan. Agar, bantuan tersebut benar-benar tersentuh bagi mereka yang membutuhkan. (*)