Rettob Ungkap Serapan Anggaran Mimika 2025 Tak Capai Target, 2 Dinas Ini Jadi Sorotan Tajam

Ringkasan Berita:

• Bupati Mimika Johannes Rettob mengungkap realisasi keuangan daerah 2025 hanya mencapai 75,73 persen akibat buruknya manajemen internal OPD. 
• Seringnya pergantian pejabat di Dinas PU dan kendala dana hibah di Dinas Pendidikan menjadi pemicu utama rendahnya serapan. 
• Rettob mendesak evaluasi total dan meminta seluruh ASN bekerja lebih terbuka guna menuntaskan beban pekerjaan pada tahun 2026.

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Bupati Mimika Johannes Rettob secara terbuka mengungkap kegagalan target realisasi keuangan daerah yang hanya mencapai 75,73 persen hingga akhir Desember 2025.

Dikatakan Rettob bahwa rendahnya serapan anggaran ini dipicu oleh karut-marut manajemen internal pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis.

Dinas Pekerjaan Umum menjadi sorotan utama karena seringnya pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menghambat proses lelang proyek pembangunan.

Baca juga: Rettob Sidak Atribut ASN saat Apel Perdana: Berhenti Datang Hanya untuk Absen Lalu Pulang ke Rumah

Kondisi tersebut menyebabkan banyak paket pekerjaan fisik terbengkalai dan tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai kontrak kerja.

“Kondisi ini sudah saya sampaikan kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa situasi fisik di lapangan memang demikian,” ucap Rettob saat memimpin apel pagi gabungan perdana 2026 di halaman Kantor Pusat Pemerintahan SP 3, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (5/1/2026).

Rettob juga menyoroti Dinas Pendidikan yang gagal memproses dana hibah sebesar empat persen dari total anggaran pendidikan tahun lalu.

Baca juga:  Bupati Deiyai Ancam Tutup Sekolah Hantu dan Pangkas Pegawai Kontrak pada Awal Tahun Ini

Pasalnya, ketidakmampuan OPD dalam mengeksekusi administrasi keuangan berdampak langsung pada lambatnya progres pembangunan fisik di wilayah Mimika.

"Ada sejumlah proyek strategis di lapangan  yang tercatat baru mencapai progres fisik 80 persen sehingga pembayaran dilakukan berdasarkan capaian," beber Rettob.;

Bupati Mimika itu pun memerintahkan seluruh pimpinan instansi untuk bekerja lebih terbuka dalam melaporkan setiap kendala teknis yang terjadi di unit kerja.

Baca juga: Konflik di Kwamki Narama Telan 10 Nyawa, Legislator Desak Pemprov Papua Tengah Segera Turun Tangan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru menerima SK  juga diminta terus belajar guna menciptakan inovasi pelayanan publik yang lebih produktif.

“Tugas utama kita adalah melayani masyarakat dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," tegas Rettob.

Selanjutnya kegagalan serapan anggaran tahun lalu tentunya menjadi  bahan evaluasi mendalam bagi Pemkab Mimika untuk perbaikan kinerja 2026. (*)