Kesehatan Warga Dijamin 100 Persen: BPJS Kesehatan dan Pemkab Mimika Perkuat Aktivasi Peserta JKN

Ringkasan Berita:

• Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Mimika guna mengoptimalkan layanan JKN di Papua Tengah, Jumat (6/3/2026). 
• Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan komitmen daerah untuk mencapai 100 persen kepesertaan aktif JKN dalam RPJMD 2025–2029. Fokus utama sinergi ini mencakup peningkatan mutu fasilitas kesehatan dan reaktivasi peserta PBI.

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, TIMIKA - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, Pujowaskito menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjamin hak kesehatan warga.

Sebab itu BPJS Kesehatan membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk menjaga kualitas dan pemerataan fasilitas medis.

Hal tersebut disampaikan Prihati saat berkunjung ke Kabupaten Mimika, Papua, untuk memperkuat sinergi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jumat (6/3/2026).

Diketahui bahwa kunjungan kerja ini bertujuan menyerap aspirasi pemerintah daerah guna mengoptimalkan distribusi layanan kesehatan di wilayah Papua Tengah. 

Baca juga: HUT ke-116 Kota Jayapura: Mengulas Sejarah Hollandia hingga Wajah Modern Hongkong di Papua

Langkah strategis ini diambil untuk memastikan standarisasi perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah pesisir hingga pegunungan Mimika.

Dalam rangkaian kunjungannya, Dirut BPJS Kesehatan juga meninjau langsung kesiapan RS TNI AD Tk. IV Oro Doro Enakoa di Timika sebagai salah satu mitra penyedia layanan bagi peserta JKN.

Prihati mengatakan bahwa penguatan layanan kesehatan di Mimika tidak hanya bergantung pada jaminan pembiayaan, tetapi juga ketersediaan sarana yang memadai.

Ia mendorong Dinas Kesehatan setempat untuk mempercepat pemenuhan tenaga medis dan peningkatan kualitas sarana prasarana.

Fokus utama perbaikan diarahkan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.

“Kunjungan ini kami lakukan untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah agar penyelenggaraan Program JKN di Papua, khususnya di Kabupaten Mimika, dapat semakin membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat tanpa harus khawatir biaya,” ujar Prihati dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/3/2026).

BPJS Kesehatan juga menyoroti pentingnya akurasi data kepesertaan, terutama bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dijelaskan Prihati,, proses reaktivasi kepesertaan yang sempat dinonaktifkan menjadi prioritas agar warga kurang mampu tetap mendapatkan perlindungan medis saat membutuhkan.

Sinergi ini diharapkan menciptakan akses layanan yang lebih mudah, cepat, dan setara bagi seluruh penduduk Mimika.