Keberadaan WNA di Nabire Jadi Sorotan, Politisi PAN: Perlu Ada Kantor Imigrasi

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com. Calvin Louis Erari

TRIBUNPAPUATENGAH.COM, NABIRE- Aktivitas Warga Negara Asing (WNA) seperti China dan Korea di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah terus menjadi sorotan.

Hal itu disebabkan karena mereka (WNA) sering terlihat leluasa beraktivitas di setiap tempat, seperti kafe, maupun hotel dan itu memicu kekhawatiran berbagai pihak karena keberadaan mereka tidak jelas untuk apa.

Baca juga: Festival Media Perdana se-Tanah Papua Sukses Menjaring 1.132 Peserta Aktif

Melihat hal itu, Anggota DPR Papua Tengah, Peanus Uamang kembali angkat bicara.

Peanus mengatakan, intensitas kehadiran orang asing di wilayah ini sudah tidak bisa dipandang sebelah mata untuk itu perlu dibangun kantor Imigrasi di Nabire.

​Menurut dia, tanpa adanya instansi vertikal berwenang menangani keimigrasian maka, pengawasan terhadap orang asing tidak berjalan maksimal.

​"Sebagai ibu kota provinsi, Nabire harus memiliki Kantor Imigrasi supaya penanganan dan pengawasan terhadap WNA dapat terkontrol dengan baik dan maksimal," kata Peanus kepada TribunPapuaTengah.com, Senin (19/1/2026).

Peanus memperingatkan potensi dampak negatif jika pengawasan WNA terus longgar, dan dikhawatirkan dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal merugikan negara maupun masyarakat adat.

Baca juga: Wagub Deinas Geley Tegaskan Disiplin Atribut ASN Papua Tengah

Kerugian dimaksud seperti pencurian kayu maupun eksploitasi sumber daya alam lainnya.

​"Kalau tidak ada Kantor Imigrasi, aktivitas mereka tidak terkontrol dan itu bisa membahayakan segala aspek di Papua Tengah," pungkasnya.

Sebelumnya menurut data Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) Provinsi Papua Tengah, jumlah WNA di provinsi ini sebanyak 363 orang.

Baca juga: Mengenal Super Flu H3N2: Ancaman Baru Pernapasan dan Tips Melindungi Diri

Dari angka itu, terdapat 358 orang bekerja pada sektor pertambangan di Mimika, sedangkan 5 orang lainnya di Nabire, bekerja di kelapa sawit.

Sementara untuk pengawasan aktivitas WNA, Kepala Disnakertrans ESDM Papua Tengah, Frets James Boray pernah mengatakan, itu bukan wewenang Pemprov, melainkan Imigrasi.

"Kami di pemprov hanya di lintas kabupaten. Artinya kalau ada perusahaan di kabupaten maka WNA pasti terdata," ujarnya. (*)