Masyarakat Adat Pesisir 6 Suku di Nabire Tatap Muka Bahas Mubes

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUNPAPUATENGAH.COM, NABIRE- Masyarakat adat pesisir merupakan pemilik hak ulayat di wilayah ibu kota Provinsi Papua Tengah menggelar pertemuan penting guna membahas nasib dan masa depan mereka.

Pertemuan yang berlangsung dengan penuh khidmat ini berlangsung di Kediaman Ibu Oktoviana Woromboni, Kalibobo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu (2/5/2026).

Baca juga: YPMAK Kunjungi Kampung Aindua, Monitoring Program Kampung Sehat

​Agenda utama dari pertemuan ini adalah konsolidasi dan pembentukan panitia untuk mempersiapkan Musyawarah Besar (Mubes) masyarakat adat pesisir.

Pertemuan ini mempertemukan tokoh dan kepala suku dari enam suku asli di Nabire, yaitu Suku Wate, Yerisiam, Hegure, Umari (Teluk Umar), Goa (Gwoa/Napan) dan Mora.

​Dewan Pendiri Aliansi, Eddy Wabes menjelaskan, pembentukan panitia Mubes ini sangat krusial untuk menyatukan langkah keenam suku tersebut.

Menurut dia, Mubes direncanakan digelar dalam waktu dekat ini membutuhkan persiapan yang matang agar berjalan maksimal sesuai harapan bersama.

​"Kami membentuk panitia Mubes hari ini. Setelah terbentuk, nama-nama panitia akan langsung kami umumkan ke publik. Saya berharap para kader muda bersama tokoh senior dapat berkolaborasi dan bekerja sama sebagai pemegang tongkat estafet ke depan demi mempersiapkan yang terbaik," kaga Eddy kepada awak media termasuk TribunPapuaTengah.com

​Senada dengan itu, Hendrik Andoi juga merupakan Dewan Pendiri Aliansi menambahkan, inisiatif ini muncul karena selama ini masyarakat pesisir dari keenam suku cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Baca juga: Soroti Penerangan Jalan Papua Selatan, Aliansi Pemuda: Kebijakan Tak Mandiri dan Rawan Penyimpangan

Kehadiran Aliansi Masyarakat Pesisir diharapkan mampu menjadi wadah pemersatu agar aspirasi mereka lebih didengar.

​Hendrik menegaskan, pembentukan panitia ini adalah langkah awal agar eksistensi dan peran keenam suku tersebut semakin terlihat, baik di tingkat Kabupaten Nabire maupun di tingkat Provinsi Papua Tengah.

Apalagi lanjut dia, wilayah adat mereka kini telah ditetapkan sebagai ibu kota provinsi yang baru.

Baca juga: Dari Momen Hardiknas 2026, BGN Nabire Ajak Sekolah Tingkakant Edukasi Gizi Cetak Generasi Emas Papua

​"Kami adalah pemilik tanah tempat ibu kota Provinsi Papua Tengah ini berdiri. Namun, selama ini kami merasa sering ditinggalkan dan diperlakukan semena-mena tanpa adanya pelibatan yang jelas. Inilah yang menjadi pergumulan besar bagi masyarakat pesisir saat ini," ujar Hendrik.

​Melalui Mubes direncanakan berlangsung tahun ini, Hendrik berharap dapat merumuskan sikap bersama.

"Dia ingin memastikan bahwa pembangunan dan kemajuan Provinsi Papua Tengah tetap menghormati serta melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik sah wilayah tersebut," pungkasnya. (*)