Dua Pekan Akses Nabire-Ilaga Terputus Akibat Longsor, Pemprov dan 4 Bupati Didesak Segera Bertindak

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Melky Dogopia

‎TRIBUNPAPUATENGAH.COM, Nabire- Akses jalan Trans Nasional Nabire-Ilaga lumpuh total akibat longsor yang terjadi di Kilometer 139, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Kondisi ini telah berlangsung selama lebih dari dua minggu dan membuat harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) di tiga kabupaten melonjak drastis.

Baca juga: Warga KKSS di Nabire Diimbau Tetap Waspada dan Tak Terprovokasi Hoaks

DPW Partai Perindo Papua Tengah mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan empat bupati terkait, yakni Bupati Nabire, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai, untuk segera mengambil langkah penanganan.

"Longsor yang terjadi sejak 15 Agustus 2025 ini belum tertangani karena curah hujan yang terus tinggi. Akibatnya, ribuan masyarakat di wilayah pegunungan kini terisolasi," kata  Plt Ketua DPW Perindo Papua Tengah, Pilemon Keiya, kepada Tribun-PapuaTengah via panggilan WhatsApp, Minggu (31/8/2025).

Menurut Pilemon, terputusnya akses jalan ini juga berimbas pada pasokan logistik dan pelayanan pemerintahan.

Baca juga: Jaga Stabilitas Kamtibmas, MRP Ajak Warga Papua Tengah Waspada Hoaks

Bahkan, sambung dia, kenaikan harga sembako dan BBM di Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai kini tidak terkendali.

Para pedagang menaikkan harga sepihak tanpa mengindahkan Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Pilemon Keiya menilai respons pemerintah provinsi dan kabupaten sangat lamban dalam merespons bencana ini.

Baca juga: INFO TERKINI: Polda Papua Siagakan 9.300 Personel, Ada Apa?  

Padahal, jalan poros Nabire-Ilaga merupakan satu-satunya jalur vital yang menghubungkan wilayah tersebut.

"Maka itu kami (Perindo) meminta Gubernur Papua Tengah dan para bupati untuk berkoordinasi dengan Satuan Kerja Balai Jalan dan Jembatan guna mencari solusi cepat," pinta Pilemon.

Baca juga: Tentara OPM Ancam Bakar Gedung DPR dan Aset Negara di Papua

Selain itu, ditambahkan Pilemon, pemerintah juga didesak untuk melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan di sekitar lokasi untuk bersama-sama menangani bencana ini.

"Karena keikutsertaan elemen masyarakat sangati penting untuk mencari solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang," tandasnya. (*)