Pemkab Dogiyai Libatkan Tokoh Adat Bentuk Tim Penanganan Konflik Horizontal Kapiraya

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Melky Dogopia‎

TRIBUNPAUATENGAH.COM, MIMIKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai telah membentuk Tim Penanganan Konflik Horizontal di Kapiraya sesuai perintah dari Gubernur Papua Tengah.

Pengumuman ini disampaikan Bupati Kabupaten Dogiyai, Yudas Tebai melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan harmonisasi penanganan konflik sosial Kapiraya yang digelar, pada Rabu (25/2/2026) pagi, di Aula Hotel Grand Tembaga Mimika.

Baca juga: HIPMI Papua Tengah: Kepemimpinan Nawipa-Geley Berhasil Pacu Ekonomi dan Sektor Riil Daerah

"Kami telah memastikan pembentukan tim dan menetapkan anggotanya. Seluruh anggota tim berasal dari pihak yang memiliki hak, mulai dari tingkat bawah hingga mereka yang memiliki tanah di wilayah Kapiraya," ujar Tebai.

Sebagian dari tim tersebut telah ditempatkan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sementara bagian lainnya siap turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendekatan pada kedua suku, Mee dan Kamoro terlibat konflik di wilayah adat tersebut.

"Adapun teknis dan pendekatan akan digunakan, akan kami lakukan secara langsung di lapangan dengan cara yang sesuai dengan kondisi masyarakat Kapiraya," imbuhnya.

Menurut Tebai, sebagian tim telah dikirim ke Kapiraya memiliki hubungan erat karena sebelumnya hidup berdampingan dan bahkan makan bersama.

Hal ini menjadi keunggulan karena, tugas pemerintah hanya sebagai fasilitator agar kedua belah pihak bisa berkomunikasi sendiri dan menetapkan batas wilayahnya.

Baca juga: Kabar Duka, Tokoh Pemuda Amungme Alex Omaleng Meninggal Dunia

"Kita hanya membantu mereka untuk saling berbicara dan memutuskan di mana batas antara masyarakat Mee dan Kamoro," terangnya.
 
Bupati Tebai juga mengajak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Deiyai dan utusan Pemprov Papua Tengah untuk turun bersama ke Kapiraya.

Orang nomor satu Kabupaten Dogiyai, menekankan pentingnya penyelesaian yang cepat agar masalah tidak berkembang lebih luas.

Baca juga: Pemkab Jayawijaya Perketat Pintu Masuk dan Wajibkan Setiap Pendatang Punya Miliki KTP Asli

"Sebaiknya kita menyepakati apakah akan berangkat bersama-sama atau dengan cara lain agar masalah ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Jika prosesnya terlalu lama, konflik berpotensi semakin kompleks," pintanya.
 
Untuk mencari solusi yang tepat, Tebai menawarkan agar penyelesaian konflik dikembalikan kepada pemilik hak ulayat yang benar-benar mengenal batas-batas warisan moyang mereka.

Baca juga: Pemprov Papua Tengah Gelar FGD Indeks Demokrasi Indonesia 2026

"Konflik yang ada ini harus dikembalikan kepada pihak yang memiliki tanah. Mereka yang paling berhak adalah yang harus berbicara dan menetapkan solusinya sendiri," pungkasnya.

Diharapkan semua pihak tidak saling memprovokasi situasi agar dalam proses penyelesaian dapat berjalan aman hingga tuntas. (*)