Tim Harmonisasi Deiyai Dihadang dan Diintimidasi Warga, Indikasi Upaya Damai Temui Jalan Buntu

Ringkasan Berita:

• Upaya resolusi konflik sosial di wilayah Kapiraya menemui jalan buntu setelah Tim Harmonisasi Pemerintah Kabupaten Deiyai mendapat penghadangan dari sekelompok warga pada Senin (2/3/2026). 
• Insiden terjadi saat tim menempuh jalur laut dari Timika menuju lokasi pertikaian. 
• Ketua Tim Harmonisasi, Ernes Kotouki, menyayangkan aksi tersebut karena menghambat mandat gubernur dalam menciptakan perdamaian abadi.

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Melky Dogopia
‎

TRIBUNPAUATENGAH.COM, MIMIKA - Misi kemanusiaan untuk meredam bara konflik di perbatasan Distrik Kapiraya justru disambut dengan penolakan keras di lapangan.

Tim Harmonisasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deiyai dihadang oleh sekelompok warga saat hendak memasuki wilayah tersebut melalui jalur laut dari Timika, Mimika, Senin (2/3/2026) pagi. 

Ketegangan memuncak sekitar pukul 09.00 WIT ketika rombongan resmi ini dilarang menginjakkan kaki di daratan oleh massa yang telah bersiaga.

Insiden ini menjadi sinyal buruk bagi proses rekonsiliasi yang tengah diupayakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Pasalnya, kehadiran tim bertujuan untuk melaksanakan mandat resmi gubernur guna memediasi kelompok masyarakat yang bertikai.

Baca juga: Tiga Penerbangan Tim Harmoni Deiyai Menuju Kapiraya untuk Misi Kemanusiaan di Konflik Tapal Batas

Penolakan tersebut menyebabkan agenda pendataan warga dan dialog persuasif batal terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketua Tim Harmonisasi Deiyai, Ernes Kotouki, menegaskan bahwa pergerakan tim memiliki dasar hukum yang kuat dan kolektif.

Upaya ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Bupati Deiyai, Bupati Dogiyai, dan Bupati Mimika di tingkat provinsi.

Seluruh pihak sebelumnya telah berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam menyelesaikan sengketa sosial tersebut.

"Kami berangkat pagi dari Timika dan tiba di Kapiraya sekitar pukul 09.00 WIT, namun langsung dihadang dan tidak diperbolehkan masuk," ujar Ernes saat memberikan keterangan resmi.

Baca juga: Satgas ODC Ungkap Identitas 3 Aktor Penting di Balik Rangkaian Teror Yahukimo: Ada Nama Meno Kogoya

Sebelumnya, deklarasi damai telah digelar di Timika dengan melibatkan unsur MRP Papua Tengah, DPR provinsi, serta aparat keamanan TNI-Polri. 

Kesepakatan tersebut mengamanatkan tim untuk mendatangi dua kelompok masyarakat, yakni suku Mee dan suku Kamoro.

Pendataan faktual di lapangan menjadi kunci utama untuk merumuskan solusi jangka panjang bagi kedua belah pihak.