Senator Papua Pegunungan Ini Minta Komdigi Bangun Tower Internet di Tiap Distrik

Ringkasan Berita:

• Senator DPD RI Sopater Sam mendesak Kementerian Komdigi menambah menara internet di setiap distrik di Papua Pegunungan, Selasa (20/1/2026). I
• a menegaskan sulitnya akses jaringan saat ini melumpuhkan pelayanan publik dan administrasi Pemilu noken. 
• Sopater meminta sinergi dengan Telkomsel guna memastikan hak masyarakat pegunungan atas konektivitas setara dengan daerah lain di Indonesia.

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, JAKARTA– Keterisolasian digital di wilayah Papua Pegunungan memicu desakan keras dari parlemen agar pemerintah pusat segera merombak sebaran infrastruktur telekomunikasi di pedalaman.

Senator DPD RI asal Provinsi Papua Pegunungan Sopater Sam meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengeksekusi penambahan menara jaringan internet secara masif.

Permintaan ini mencuat dalam rapat kerja bersama Komdigi yang mengevaluasi buruknya layanan digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kondisi jaringan internet di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan saat ini dinilai gagal menunjang roda pemerintahan serta pelayanan publik dasar.

Baca juga: Mahasiswa Paniai Desak DPRD Bentuk Pansus Kawal Aspirasi Rakyat: Tolak Investasi, DOB dan Militer

Sopater Sam menegaskan bahwa kemajuan digital nasional tidak akan pernah merata jika wilayah pegunungan masih dibiarkan mengalami kekosongan sinyal.

“Saya mau sampaikan soal internet di Provinsi Papua Pegunungan, kenyataannya hari ini sangat sulit,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komdigi di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Faktor geografis ekstrem yang hanya bisa ditembus melalui transportasi udara selama ini menjadi dalih klasik penghambat pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS).

Senator Papua Pegunungan itu mengusulkan skema pembangunan minimal satu menara jaringan untuk setiap distrik guna menjamin konektivitas yang stabil bagi masyarakat lokal.

Baca juga: Tolak Aksi Kekerasan dan Pembakaran di Puncak, Tokoh Adat Tegaskan Keamanan adalah Harga Mati

Ketiadaan akses internet juga berdampak buruk pada akuntabilitas administrasi dan pelaporan tahapan Pemilu yang menggunakan sistem noken di wilayah tersebut.

Banyak warga terpaksa melakukan eksodus sementara ke Kota Jayapura hanya untuk mencari sinyal internet demi memenuhi kebutuhan administrasi digital yang mendesak.

“Faktor utama dalam Pemilu juga adalah internet, karena keterbatasan jaringan masyarakat akhirnya mencari akses ke daerah lain termasuk ke Jayapura,” ungkap Sopater Sam.

Sopator Sam mendorong Komdigi dsegera membangun komunikasi intensif dengan pihak Telkomsel pusat guna meningkatkan kapasitas bandwidth di seluruh wilayah pegunungan.

Baca juga: Minta TPNPB-OPM Hentikan Teror di Papua, Ketua Adat Lapago: Warga Sipil Wajib Dilindungi!

Dirinya menilai ketersediaan internet bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan hak dasar untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif.

"Kesenjangan digital yang lebar antara wilayah Papua Pegunungan dengan daerah lain di Indonesia menjadi ketidakadilan akses informasi sehingga itu harus segera diakhiri," tuturnya.

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Papua Pegunungan mustahil terwujud tanpa dukungan ketersediaan sinyal yang mumpuni hingga tingkat kampung.

Baca juga: Tembus Wilayah 3T: BGN Targetkan 11 Dapur Satuan Pelayanan Beroperasi di Pelosok Kabupaten Biak