Pemprov Papua Tengah Percepat Input Data Kependudukan OAP di Aplikasi Siap-Lus OAP

Ringkasan Berita:

• Dinas Admindukcapil PMK Papua Tengah mengadakan FGD untuk mempercepat pendataan Orang Asli Papua (OAP). 
• Asisten II Setda, Tumiran, menyatakan percepatan penginputan data OAP pada aplikasi Siap-Lus OAP ini wajib dilakukan demi menyediakan data yang akurat untuk perumusan kebijakan Otsus.
• Data ini krusial agar penyaluran bantuan dan kebijakan dapat dikhususkan bagi masyarakat Papua.

Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Melky Dogopia

TRIBUNPAPUATENGAH.COM, NABIRE- Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Dinas Admindukcapil PMK) Provinsi Papua Tengah mengadakan Fokus Grup Diskusi (FGD) untuk mempercepat pendataan Orang Asli Papua (OAP).

Percepatan ini bertujuan memenuhi amanat Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai belum berjalan.

Asisten II Sekretaris Daerah, Tumiran, menegaskan FGD ini penting untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan sinergitas delapan Dinas Dukcapil Kabupaten.

Baca juga: Realisasi APBD Mandek di 58 Persen, Rettob Tegur Keras Pejabat: Kembalikan Uang Negara Rp20 Miliar

Tujuannya adalah menyediakan data OAP yang akurat dan mutakhir sebagai acuan perumusan kebijakan pembangunan.

"Hal ini dilakukan guna memastikan data yang valid, akurat, dan mutakhir untuk merumuskan kebijakan di masa kini dan mendatang," jelas Tumiran saat membuka FGD, Senin (8/12/2025).

Tumiran menyebut percepatan dilakukan melalui penginputan data OAP pada aplikasi Siap-Lus OAP.

"Untuk data OAP yang telah diinput di tingkat kabupaten sudah mencapai angka di atas 700.000 jiwa," bebernya.

Baca juga: Demi Kredibilitas, Pejabat Publik Mimika Wajib Kuasai Etika Komunikasi dan Data Akurat

Kepala Dinas Dukcapil Papua Tengah, Albert Iyai, mengakui saat ini belum ada data pasti jumlah OAP dan non-OAP yang bisa dipublikasikan.

Ia menargetkan pendataan OAP akan lebih cepat selesai pada tahun 2026 atau 2027.

Albert Iyai berharap data valid ini akan bermanfaat luas.

"Data kependudukan yang akurat sangat krusial untuk perumusan kebijakan, terutama dalam penyaluran bantuan Otsus agar dapat dikhususkan bagi orang Papua," pungkasnya. (*)