YPM Desak Evaluasi Operasi Militer di Kembru dan Dorong Pendekatan Teritorial

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, mendesak evaluasi total pola operasi militer di Distrik Kembru, Papua Tengah.
• YPM meminta penghentian operasi non-organik yang sering salah sasaran dan mengorbankan warga sipil. 
• YPM juga mendorong pendekatan teritorial serta deteksi intelijen yang lebih profesional dan menyoroti dugaan pelanggaran HAM berat dan menuntut tanggung jawab kepala daerah.

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, JAYAPURA - Konflik bersenjata di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, menjadi atensi serius Anggota DPR RI Komisi XIII, Yan Permenas Mandenas (YPM).

Legislator asal Papua ini mengaku akan menemui Menteri HAM untuk segera berkoordinasi dengan Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN guna mengubah pola penanganan konflik di Papua.

YPM menegaskan bahwa pendekatan operasi pasukan militer non-organik yang mengedepankan penyisiran tidak akan menuntaskan masalah.

"Pola operasi non-organik di Papua harus diubah dengan mengedepankan deteksi intelijen dan pendekatan persuasif," ujar YPM kepada wartawan di Jayapura, Jumat (1/5/2026) malam.

Politikus Partai Gerindra ini menilai operasi penyisiran sering kali salah sasaran sehingga mengorbankan masyarakat sipil, termasuk ibu dan anak-anak.

Baca juga: Jaga Independensi Pers, Forum Pimred Papua Resmi Terbentuk

Menurutnya, aparat keamanan harus bekerja profesional agar tidak terjebak dalam tindakan yang membabi buta.

YPM juga menyoroti dugaan pelanggaran HAM berat dalam insiden di Distrik Kembru yang menyasar warga rentan seperti kaum ibu dan anak.

Ia berencana memanggil Komnas HAM dan Menteri HAM ke DPR RI untuk meminta laporan hasil investigasi secara transparan.

"Saya berharap ada efek jera bagi aparat yang tidak profesional agar tidak terus menimbulkan korban di pihak rakyat maupun TNI-Polri," tegas YPM.

Selain itu, YPM mendorong penguatan operasi teritorial melalui pasukan organik yang dikendalikan oleh Pangdam setempat. 

Baca juga: Rayakan Papua Kembali ke NKRI, Ribuan Bendera Merah Putih Berkibar di Nabire

Ia juga engkritik kepala daerah di Papua yang dinilai takut terlibat dalam koordinasi isu keamanan di wilayahnya. 

YPM  meminta para bupati dan gubernur tidak lepas tangan dan aktif berkolaborasi dengan aparat keamanan untuk meredam konflik.

"Konflik ini akan terus berlanjut turun-temurun jika tidak ada perbaikan pola operasi dan keterlibatan nyata kepala daerah," katanya.

"Saya berharap semua pihak menemukan format yang tepat untuk melindungi warga di pemukiman," tutupnya. (*)