TPP Dipangkas Separuh, ASN Papua Pegunungan Geruduk Kantor Gubernur dan Ancam Mogok Massal

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, WAMENA- Ratusan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Papua Pegunungan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur yang berlokasi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Senin pagi (14/4/2025). 

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 50 persen yang dinilai memberatkan kondisi ekonomi mereka.

Aksi spontan yang dilakukan usai apel pagi tersebut menyuarakan tuntutan utama agar kebijakan pemotongan TPP dibatalkan dan pembayaran dikembalikan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang berlaku.

Baca juga: Lebih dari Sekadar Baris-berbaris, Bupati JR Kobarkan Semangat Disiplin Bagi ASN Saat Apel Pagi

Darius Nyoman, perwakilan ASN dalam orasinya, dengan tegas menyatakan bahwa seluruh ASN akan melakukan mogok kerja hingga ada respons yang jelas terhadap tuntutan mereka.

"Kami menuntut pembatalan pemotongan TPP sebesar 50 persen. Kebijakan ini sangat berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, serta kesejahteraan keluarga kami," ujar Darius di lokasi aksi.

Lebih lanjut, Darius mendesak Penjabat (Pj) Gubernur dan Pj Sekda untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait alasan dan dasar kebijakan pemotongan TPP tersebut sebelum ASN kembali menjalankan tugas.

Selain persoalan pemotongan TPP, para ASN juga menyampaikan keluhan mengenai kondisi geografis Papua Pegunungan yang ekstrem dan biaya hidup yang tinggi.

Baca juga: Belasan Korban Pembantaian KKB Ditemukan, Identifikasi Terus Berjalan

Mereka berharap agar kebijakan anggaran daerah dapat mempertimbangkan kondisi khusus tersebut.

Sementara itu, Karinus Yoman, ASN lainnya, dengan lantang menyatakan dimulainya aksi mogok kerja pada hari ini dan akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka dipenuhi.

"Mulai hari ini, kami mogok kerja sampai Gubernur dan Sekda memberikan jawaban yang berpihak kepada kami. Ini adalah wujud kekecewaan kami terhadap kebijakan yang tidak mempertimbangkan kesejahteraan pegawai," tegasnya.

Baca juga: Oknum TNI dan Polisi yang Terlibat Miras Siap Dilaporkan ke Panglima dan Kapolri

Dari pantauan, suasana kantor Gubernur Papua Pegunungan tampak sepi pasca aksi demonstrasi.

Tidak terlihat adanya aktivitas pelayanan maupun pegawai yang bekerja seperti biasanya.

Situasi ini dipantau ketat oleh aparat keamanan, meski berlangsung damai dan tertib, (*)