Menanti Peran Vital MRP Papua Pegunungan: Mengapa Suara Rakyat Terbungkam?

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, WAMENA- Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki peran penting sebagai lembaga kultural yang mewakili dan melindungi hak-hak Orang Asli Papua (OAP).

Namun, kinerja MRP Papua Pegunungan, sebuah lembaga yang berdiri di atas “darah dan derita” rakyat, kini dipertanyakan.

Alih-alih menjadi garda terdepan, lembaga ini seolah memilih diam.

Berbagai isu krusial yang seharusnya menjadi perhatian utama justru luput dari pengawasan dan tindak lanjut, termasuk permasalahan sosial, ekonomi, hingga konflik horizontal.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, di manakah peran vital MRP dalam memperjuangkan aspirasi dan hak dasar masyarakatnya?

Peran Kultural dan Tanggung Jawab Moral MRP

Sebagai perwakilan kultural OAP, MRP Papua Pegunungan seharusnya berperan aktif dalam mengawasi dan memproteksi masyarakat di segala aspek.

Namun, setelah terpilihnya para pimpinan, lembaga ini justru terkesan “tidak berguna".

Dengan dana operasional yang besar, MRP seakan hanya sibuk dengan urusan internal, sementara tugas utama mereka untuk merancang formulasi hukum yang memihak pada hak-hak dasar masyarakat terabaikan.

Rakyat Papua Pegunungan kini harus berjuang sendiri menghadapi marginalisasi tanpa dukungan dari lembaga yang seharusnya menjadi “suara” mereka.

Sangat disayangkan, lembaga ini terlihat menutup mata dan telinga terhadap jeritan rakyat.

Dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (Pemprov) pun minim, padahal kolaborasi antarlembaga sangat dibutuhkan untuk pembangunan.

Pemprov telah bergerak aktif, tetapi MRP justru diam, seolah menikmati kenyamanan di ruang ber-AC tanpa memberikan kontribusi ide, gagasan, atau konsep.

Sikap apatis ini sangat disayangkan, sebab kolaborasi yang solid jauh lebih mulia daripada menikmati gaji buta.

Fungsi Utama dan Realita yang Berbeda