Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau Minta Dana Otsus Tak Ada Pemangkasan: Harus Naik 6 Persen

Laporan Jurnalis Tribun-PapuaTengah.com, Choiruman

TRIBUN-PAPUA.TENGAH.COM, NABIRE – Rapat koordinasi kepala daerah di Tanah Papua yang dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah di Kota Nabire, Selasa (15/4/2025) berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Sejumlah program kerja dan agenda penting mengemuka dalam forum yang dihadiri kepala daerah dan sejumlah perwakilan kepala daerah di Tanah Papua, satu di antaranya efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat.

Baca juga: BREAKING NEWS: Hari Ini, Enam Gubernur se-Papua Raya Gelar Pertemuan Bahas Otsus di Papua Tengah

Dalam paparannya di depan kepala daerah dan perwakilan kepala daerah di Tanah Papua, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau secara tegas meminta agar pemerintah pusat tidak melakukan pemotongan atau efisiensi terhadap Dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Pemerintah dan masyarakat di Tanah papua masih memerlukan bantuan dari dana otonomi khusus tersebut untuk mencukupi keperluan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” terangnya.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah pusat tidak melakukan pemangkasan terhadap dana otonomi khusus tersebut.

Tentu hal itu berbeda dengan daerah lain khususnya yang sudah lebih maju dan sejahtera yang tidak terlalu berharap banyak bantuan dari pemerintah pusat.

Baca juga: Pemekaran Provinsi di Tanah Papua Mengemuka di Acara Rakor Gubernur: Masih Ada 2 Wilayah Adat  

Bahkan pada kesempatan itu, Ahmad Nausrau justru meminta agar pemerintah pusat menambah alokasi dana otonomi khusus tersebut dari 2 persen menjadi 6 persen dari dana alokasi umum (DAU) nasional.

Selain dua usulan tersebut, pihaknya juga mengusulkan sejumlah program penting di antaranya terkait pembangunan konektifitas jalan antar provinsi di Papua, pengembangan Bandara Sorong, Pelabuhan.

Kemudian juga mengusulkan pembangunan sekolah bertaraf nasional, sekolah integrasi seluruh Tanah Papua, serta pembangunan rumah sakit regional untuk memenuhi pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.  

Baca juga: Momentum Sejarah di Nabire: Enam Gubernur Papua Bersatu Bahas Percepatan Pembangunan bersama BP3OK

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ali Baham Timongmere yang mewakili Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan memasukkan program pemekaran wilayah di Tanah Papua, yang menurutnya saat ini masih ada 2 wilayah adat yang bisa dimekarkan.

“Sebenarnya masih ada 2 wilayah adat lagi di Papua yang bisa dimekarkan, yakni wilayah Adat Saereri dan Bomberai. Dengan demikian, genap tujuh wilayah adat di Papua,” paparnya.  

Oleh karena itu, perlu kerja keras dan perjuangan para kepala daerah untuk terus mendorong agar pemekaran provinsi di Tanah Papua ini ke pemerintah pusat bisa Kembali terwujud.

“Jangan menyerahkan perjuangan ini ke masyarakat dan rakyat. Kita para pemimpin daerah harus memperjuangkan ini semua,” tegasnya.

Baca juga: Gubernur Nawipa Pastikan Kesiapan Rakor Pemda dan BP3OKP Se-Tanah Papua

Provinsi Papua memiliki tujuh wilayah adat, yaitu Mamta, Saereri, Domberai, Bomberai, Meepago, Lapago, dan Ha Anim. Pemekaran provinsi di Papua didasarkan pada wilayah adat ini.