Nabire Susun KLHS RPJMD 2025-2030: Sinergi Semua Pihak Jaga Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM,-NABIRE-  Pemerintah Kabupaten Nabire, memulai penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030.

Penyusunan tersebut dilakukan lewat kick off meeting yang berlangsung di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Rabu (16/4/2025).

Acara pembukaan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawennari.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nabire, Arfan Natan Palumpun, menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan KLHS ini.

Baca juga: Delius Tabuni Puji Kekompakan Gubernur Papua dalam Raker Kepala Daerah di Nabire

Pihak-pihak yang dilibatkan antara lain Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masyarakat peduli lingkungan, masyarakat adat, tokoh adat, serta perwakilan perempuan yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan.

"Kami berharap masukan data dari mereka akan membuat proses penyusunan ini lebih riil, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama," jelas Arfan kepada awak media.

Sementara itu, Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawennari, menegaskan bahwa KLHS bukan sekadar persyaratan normatif dalam penyusunan RPJMD, melainkan instrumen penting dan landasan strategis untuk memastikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan momen krusial untuk memproyeksikan arah pembangunan lima tahun ke depan, dengan fokus utama pada pelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Nabire.

Baca juga: Pasca Tragedi Berdarah di Dogiyai, Polisi Tancap Gas Redam Potensi Konflik

Melalui Forum Group Discussion (FGD) yang akan dilaksanakan, diharapkan terjalin dialog yang konstruktif, partisipatif, dan inklusif.

"Masukan dari seluruh elemen masyarakat sangatlah penting agar dokumen KLHS yang disusun benar-benar komprehensif, berdasarkan fakta, data, serta kondisi riil di lapangan," kata Burhanuddin.

Ia juga menekankan komitmen Pemkab Nabire untuk menyelaraskan RPJMD dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, proses penyusunan KLHS harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

"Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang bersama untuk menyatukan visi, sehingga dapat melahirkan strategi yang memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah ke depannya," ujarnya.

Baca juga: Plakat Burung Cenderawasih Hingga Noken: Tanda Mata dari Meki Nawipa untuk Para Pemimpin di Papua

Burhanuddin meminta agar seluruh aspek lingkungan dan sumber daya alam diperhatikan dengan seksama dalam penyusunan KLHS ini, tanpa ada satu pun yang terlewatkan.

Dirinya juga berharap agar Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing setiap langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang lebih baik, berdaya saing, dan berkelanjutan. (*)