Ancaman Warga Pegunungan Mimika Lumpuhkan Pelayanan Publik Jika Penerbangan Subsidi Tak Dibuka

Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Marselinus Labu Lela 

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA-Ratusan orang yang menggelar aksi di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jalan Baru, Timika, Mimika, Papua Tengah, Selasa (29/4/2025), menuntut pengaktifan kembali penerbangan perintis atau penerbangan bersubsidi ke Distrik Tembagapura, Alama, Jila, dan Hoya yang telah terhenti lebih dari dua tahun dengan alasan keamanan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Warga Pegunungan Mimika Geruduk Kantor Dishub, Minta Akses Penerbangan Segera Dibuka

Diketahui aksi massa mewakili wilayah pegunungan Mimika tersebut dikomando oleh Tim Peduli Pelayanan Penerbangan Subsidi Kabupaten Mimika.

Koordinator aksi, Eli Dolame, menegaskan bahwa penundaan layanan penerbangan perintis telah menyebabkan masyarakat hidup dalam kesulitan.

"Kami terisolasi, untuk menuju kampung sangat sulit. Kami terpaksa menyewa helikopter dengan biaya mahal karena tidak ada penerbangan perintis," ungkap Eli Dolame.

Baca juga: DLH Kabupaten Mimika Siapkan Peta Pengelolaan Sampah Terpadu, Libatkan Peran Aktif Warga

Ia menuntut tanggung jawab Dinas Perhubungan dan Pemkab Mimika atas situasi yang sangat merugikan masyarakat ini.

"Kami menjadi korban isu keamanan yang mencitrakan wilayah kami sebagai zona merah, sehingga tidak ada maskapai yang berani terbang ke sana,"terangnya..

Lebih gamblang, Eli Dolame mendesak Dinas Perhubungan dan Unit Penyelenggara Utama Bandar Udara atau UPBU Mozes Kilangin Timika untuk memahami kondisi masyarakat yang terisolasi.

"Masyarakat harus dilayani. Kami meminta pertanggungjawaban, jika tidak ada tindakan, kami akan menutup kantor Dishub dan UPBU," ancamnya.

Baca juga: Disperindag Mimika Imbau Pedagang Jaga Harga Cabai Sesuai Petani

Tak hanya itu, para pengunjuk rasa juga menuntut kehadiran Kepala Dishub Kabupaten Mimika, Jania Basir, dan kepala daerah untuk memberikan penjelasan resmi terkait permasalahan ini.

"Kepala dinas dan kepala daerah harus menjelaskan masalah ini agar tidak memicu konflik di tengah masyarakat," pungkasnya. (*)