Promosi S3 UI: Paulus Waterpauw Gelar FGD Pancasila dalam Mediasi Digital

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, JAYAPURA- Digitalisasi saat ini memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di tengah masyarakat Bumi Cenderawasih. 

Ada fenomena menarik di Papua yang kerap terjadi, salah satunya riak konflik yang kadang dianggap biasa dan lumrah.  

Padahal, tanah Papua sudah diberikan kekhususan, bahkan ada Otonomi Khusus (Otsus) yang seharusnya membuat tanah Papua bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Indonesia.

Tak hanya konflik politik yang terjadi di Papua, namun juga ada konflik sosial, adat, hingga SARA (suku, ras dan agama) yang bisa saja makin meluas, jika media sosial (medsos) yang sangat memegang peranan penting pada era digital ikut  memperkeruh keadaan, misalnya sejumlah oknum yang sengaja menyebarkan luaskan konflik tersebut di medsos.

Baca juga: Rangkul Anak Muda NTT di Mimika, Futsal Lamaholot CUP 1 Bakal Digelar

Berangkat dari hal inilah, Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw, M.Si yang saat ini sedang menyelesaikan disertasi dalam meraih gelar Doktor pada Universitas Indonesia (UI), membuat forum grup diskusi (FGD) di Jayapura, Sabtu (17/5/2025) dengan mengambil tema: “Pancasila dalam mediasi digital: Perspektif politik, sosial, peace bulding dan resolusi konflik di Jayapura”.

Dalam FGD tersebut, Kaka Besar Komjen Paulus menyebutkan digital media memegang peranan penting di ruang publik dan kepentingan utama sebagai bertukar informasi, aspirasi, pikiran yang sulit disampaikan.

Ada medsos digital yang baik, namun di sisi lain, ada medsos yang sengaja menyebarkan informasi yang buruk yang memanfaatkan polarisasi sosial.

“Saya anggap Pancasila sangat relevan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, termasuk dalam menyelesaikan konflik di Papua, dengan mengedepankan gotong royong dan saling menghargai satu sama lain,” jelas Komjen Paulus yang pernah menjadi Kabaintelkam Polri. 

Baca juga: Kepala Suku Besar Puncak Ajak Warga Jaga Keamanan: Pembangunan untuk Kita Semua!

Dalam penelitiannya, mantan Kapolda 4 kali di Indonesia ini mengambil lokasi studi kasus di Kota Jayapura dan Sentani, Kabupaten Jayapura.

Alasan kedua lokasi itu dipilih karena kedua wilayah itu memiliki keragaman budaya, etnis, agama yang tinggi dan rentan dalam dampak negatif polarisasi digital.

“Ada kerinduan yang perlu ditanamkan yakni nilai-nilai baik dari orang tua dan generasi mendatang,” jelasnya.
 
FGD menghadirkan 3 Panelis dari UI yaitu Dr Margareta Hanita (perspektif politik), Dr Arthur Josias Simon (perspektif sosial), dan Profesor A. Hanif Ghafur (perspektif peacebuilding dan resolusi konflik) dan moderator Dr Agus Sumule.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 80 peserta dari akademisi, tokoh adat dan agama, aktivis media sosial, jurnalis, mahasiswa, perwakilan pemerintah daerah, hingga pegiat LSM dan komunitas perdamaian.

Baca juga: Wabub Mimika Harap Lembaga Adat dan Pemerintah Kolaborasi Kembangkan Budaya Lokal

Salah satu peserta dari Sekretaris Forum Komunikasi Lintas Kerukunan Nusantara (Forkom LKN) Provinsi Papua, Achmas Jainuri mengapresiasi FGD yang dilakukan oleh Paulus Waterpauw. 

“Pancasila harus menjadi model penanganan konflik saat ini dan perlu diingat sampai saat ini belum ada wadah dalam merekatkan satu suku bangsa di Papua. Misalnya untuk 6 agama, ada FKUB- Forum Kerukunan Umat Beragama),” ujarnya.

Menurutnya, saatnya generasi gen Z tertarik dengan Pancasila dengan cara mengimplementasikan figur lokal yang menjadi teladan.