Pegawai DLH Mimika Diduga Main Proyek, Kontraktor OAP Minta Penjelasan

Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, MIMIKA- Sekelompok kontraktor atau pengusaha asli orang Papua mendatangi  Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika di Jalan Poros SP 5, Jumat (23/5/2025).

Kedatangan warga ini atas dugaan terjadi beberapa hal di DLH yang tidak bisa di tolelir diduga ada keterlibatan pegawai yang memegang proyek.

Baca juga: Freeport Indonesia Dukung Penuh TIFA 2025: Dorong Kemajuan Budaya Papua

Keterlibatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga kuat mengelola proyek yang ada di DLH sehingga banyak kontraktor Orang Asli Papua (OAP) yang tidak mendapatkan haknya.

“Kami juga menduga adanya monopoli proyek yang dapat dilihat dari jangkauan lokasi hang diberikan kepada beberapa kontraktor di Mimika. Ada beberapa kontraktor mengerjakan proyak seperti pembersihan jalan dan babat rumpun 2 sampai 3 kilometer,” ungkap salah satu kontaktor, Lorens Poterpau.

Ia mengatakan, perlu adanya evaluasi dari DLH dan juga pemerintah daerah Kabupaten Mimika.

“Kami tidak dapat proyak tidak apa-apa tetepi kami minta kepala daerah memeriksa kejanggalan yang ada di DLH Mimika,” ujarnya.

Kontraktor lain, Andreas Lemauk berpesan kepada Kepala DLH bahwa, kontraktor Papua sampai hari ini tidak diperhatikan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 17 Tahun 2017 soal penunjukan langsung kontraktor OAP.

Baca juga: Demo Ricuh Mahasiswa Uncen: Fasilitas Kampus Rusak, Rektor Ancam Tindak Tegas Pelaku

“Kami merasa selama ini tidak dilibatkan bahkan sampai hari ini ada perjanjian yang tidak disepakati tidak ditepati. Sebagai kepala dinas harusnya membuat suatu komitmen betul kepada masyarakat apalagi pelaku usasa OAP,” ungkapnya.

Ia menyebut, pertemuan dengan kepala dinas sudah digelar beberapa hari lalu dan hari ini pihaknya datang menagih janji.

Baca juga: Respon Uncen Soal Demo Mahasiswa Ricuh: Biaya Kuliah Stabil, Tak Ada Kenaikan UKT Sejak 2023!

“Kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak jika kepala dinas tidak menemui dan memberikan penjelasan,” ucapnya.

Sementara Tokoh Masyarakat Kamoro, Marianus Maknaipeku menyampaikan, kejadian ini sangat disayangkan dan perlu adanya tindakan dilakukan pemerintah.

“Jangan anggap sepeleh karena disini saya lihat banyak ibu-ibu OAP yang datang menagih janji,” ungkapnya.

Baca juga: Polisi Ungkap Kasus Pembunuhan di Yapen: Berawal dari Adu Mulut dan Berakhir dengan Petaka

Ia meminta agar pimpinan daerah segera turun tangan dan melakukan peninjauan soal keterlibatan kontraktor asli Papua. 

“Jangan ada cawe-cawean di DLH sehingga tidak merugikan masyarakat asli,” pungkasnya.

Diketahui kedatangan kontraktor ini dikawal ketat aparat kepolisian. Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga tidak berada ditempat. (*)