Setelah Supervisi, Gubernur Nawipa Minta Bupati Nabire Audit Mandiri RSUD, Ada Apa?

Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE- Setelah menerima penyerahan kewenangan RSUD Nabire dari Bupati Nabire Mesak Magai pada April 2025 lalu, Pemprov Papua Tengah bergerak cepat melakukan supervisi.

Langkah ini diambil untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memantau kinerja, serta mengevaluasi dan memperbaiki operasional rumah sakit agar sesuai standar optimal.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengungkapkan hasil supervisi telah keluar.

Baca juga: Lindungi Hak OAP, MRP se-Papua Raya Gelar Raker Penting di Nabire

Pemprov Papua Tengah merekomendasikan Bupati Nabire untuk segera melakukan audit internal di RSUD tersebut.

"Jadi, apakah mereka akan mempercayakan kepada BPKP, akuntan publik, atau lembaga independen lainnya, itu terserah. Karena mereka adalah pemilik RSUD Nabire," kata Meki kepada awak media di Nabire, Senin (26/5/2025).

Menurut Nawipai, setelah audit menyeluruh dilakukan, barulah Pemprov Papua Tengah dapat membahas pengaturan manajemen RSUD Nabire ke depannya. 

Baca juga: Atasi Konflik Bersenjata di Intan Jaya dan Puncak, Pemprov Papua Tengah Bentuk Tim Krisis Center

Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Papua Tengah telah mengidentifikasi titik-titik kelemahan RSUD Nabire.

"Perlu dilakukan audit secara keseluruhan. Jika ini tidak dilakukan, masalah RSUD Nabire tidak akan bisa selesai. Gubernur tidak bersedia mengambil alih RSUD Nabire jika belum ada audit, karena publik bisa menilai gubernur tidak bekerja, padahal sudah ada surat dari bupati," jelas Nawipa.

"Pemiliknya adalah mereka (Pemda Nabire), jadi semua ini kembali kepada bupati Nabire. Jika ingin kami yang mengatur, maka audit harus dilakukan,"timpalnya.

Baca juga: MRP Papua Tengah Dukung Penuh Pembentukan Kabupaten Baru, Dorong Pemerataan Pembangunan

Mantan Bupati Paniai tersebut menegaskan, tanggung jawab audit ini sepenuhnya berada pada Bupati Nabire dan dewan pengawas RSUD Nabire.

Sebelumnya, Bupati Nabire Mesak Magai menyampaikan niatnya untuk menyerahkan RSUD kepada Provinsi Papua Tengah agar lebih efektif.

Penyerahan ini dilakukan mengingat kondisi RSUD Nabire yang terus menjadi sorotan publik akibat berbagai keluhan yang mencerminkan krisis manajemen. (*)