Atasi Konflik Bersenjata di Intan Jaya dan Puncak, Pemprov Papua Tengah Bentuk Tim Krisis Center

Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM. NABIRE- Konflik bersenjata yang melibatkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan aparat keamanan masih terus terjadi di beberapa daerah di Provinsi Papua Tengah, khususnya Kabupaten Intan Jaya dan Puncak.

Baca juga: MRP Papua Tengah Dukung Penuh Pembentukan Kabupaten Baru, Dorong Pemerataan Pembangunan

Kondisi ini menyebabkan ribuan warga mengungsi dan kedua pemerintah daerah telah menyatakan status darurat.

Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengambil langkah cepat dengan membentuk Tim Krisis Center.

Tim ini bertugas menangani dampak konflik, termasuk penyaluran bantuan esensial seperti sembako dan obat-obatan.

"Kami telah membentuk Tim Krisis Center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya," jelas Meki kepada Tribun-PapuaTengah.com pada Senin (26/5/2025) di Nabire.

Baca juga: Soroti Mandeknya Implementasi Perda, Bupati Mimika: Akan Disosialisasikan Lewat Surat Edaran!

Tim Krisis Center ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Fun.

Dalam waktu dekat, Victor Fun akan berkoordinasi dengan BPBD dan dinas terkait di Intan Jaya dan Puncak untuk merumuskan strategi penanganan pengungsi.

"Dalam waktu dekat, beliau akan memanggil BPBD dan sejumlah dinas terkait di kedua daerah tersebut untuk melakukan langkah-langkah strategis. Jika masyarakat mengungsi, kami akan segera menyiapkan kebutuhan mereka," terang Nawipa.

Baca juga: Klaim Dualisme KAP Papua Tengah Memanas: Yosepina Pigai Nyatakan Semua Kegiatan Kubu Sebelah Ilegal!

Setelah pertemuan tersebut, Pemprov Papua Tengah akan melanjutkan dengan langkah-langkah konkret berikutnya untuk menyelesaikan masalah ini secara bertahap.

Gubernur Nawipa berharap konflik dapat segera berakhir, sehingga pembangunan di kedua daerah bisa berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. (*)