Kurangi Konflik di Papua Tengah, Pigai Rancang Pembangunan Pos Militer Bebas Fasilitas Sipil

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, JAKARTA- Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyoroti keberadaan sejumlah pos penjagaan TNI dan Polri di Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, yang saat ini masih menempati gereja dan rumah klasis.

"Gubernur dan para bupati telah sepakat untuk memfasilitasi pembangunan pos-pos penjagaan aparat agar tidak lagi menggunakan fasilitas sipil. Ini termasuk mencari lahan yang cocok untuk lokasi pembangunan," jelas Pigai dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (7/6/2025). 

Baca juga: Krisis Pengungsian dan Konflik Papua Tengah Jadi Sorotan Menteri HAM Pigai dalam Pertemuan di Bali

Aktivis HAM asal Papua Tengah tersebut juga menyoroti dampak konflik sosial yang terus berlanjut di Intan Jaya dan Puncak Jaya.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 60.000 warga di kedua daerah tersebut terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata.

Bahkan, dua distrik di Intan Jaya dan Puncak telah kosong sepenuhnya, ditinggalkan warganya yang mencari tempat aman.

Khusus di Puncak Jaya, konflik sosial dipicu oleh perseteruan antar kubu pendukung calon bupati.

Baca juga: Mahasiswa Papua di Sukabumi Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat, Serukan Perlindungan Tanah Adat

Untuk mengatasi hal ini, Pigai menekankan pentingnya upaya rekonsiliasi dan restorative justice melalui denda adat.

Selain itu, ia juga mendesak pemerintah pusat untuk segera melantik Bupati dan Wakil Bupati definitif demi stabilitas wilayah.

Sebelumnya Menteri HAM Natalius Pigai mengadakan rapat terbatas dengan Gubernur Papua Tengah dan sejumlah bupati di Bali pada Jumat (6/5/2025).

Pertemuan ini berfokus pada rencana strategis untuk memfasilitasi pembangunan pos militer yang tidak mengganggu fasilitas sipil, sekaligus mencari solusi atas konflik yang tak kunjung usai di beberapa wilayah. (*)