Krisis Pengungsian dan Konflik Papua Tengah Jadi Sorotan Menteri HAM Pigai dalam Pertemuan di Bali

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, BALI- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah pejabat penting dari Papua Tengah di Bali pada Jumat (6/6/2025).

Pertemuan ini melibatkan Gubernur Papua Tengah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak.

Diskusi intensif ini merupakan respons atas demonstrasi yang terjadi di Kantor Kementerian HAM pada Selasa (3/6/2025) lalu.

Fokus utama pertemuan adalah menyikapi situasi krusial di Kabupaten Intan Jaya dan  Puncak yang dilanda konflik bersenjata. 

Baca juga: Mahasiswa Papua di Sukabumi Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat, Serukan Perlindungan Tanah Adat

Konflik ini telah merenggut korban jiwa, menyebabkan luka-luka, hilangnya warga, hingga memicu gelombang pengungsian besar-besaran.

Pigai menegaskan bahwa kementeriannya serius menanggapi situasi di Papua dengan satu tujuan: mewujudkan Papua Tanah Damai melalui rekonsiliasi dan perdamaian.

"Pertemuan ini kami gelar untuk mendapatkan informasi langsung dari lapangan dan bersama-sama memastikan penanganan yang tepat agar situasi konflik di Puncak dan Intan Jaya bisa teratasi," ujar Pigai dalam keterangan persnya, Sabtu (7/6/2025).

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi Jegal Oknum ASN, Bupati Rettob: Sumpah Jujur dan Ikhlas adalah Harga Mati!

Ia menambahkan, "Kami juga ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliasi untuk perdamaian di Tanah Papua."

Krisis Pengungsian Mendesak dan Solusi Pos Militer

Data yang diperoleh Pigai menunjukkan fakta memprihatinkan: sekitar 60 ribu warga dari Intan Jaya dan Puncak telah mengungsi ke daerah perkotaan seperti Nabire dan Timika.

Bahkan, dua distrik Sinak (Kabupaten Puncak) dan Hitadipa (Intan Jaya) kini benar-benar kosong karena seluruh penduduknya mengungsi.

"Dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi," ungkap Pigai.

Baca juga: Greenpress Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Tambang di Pulau-pulau Kecil Raja Ampat

Dalam waktu dekat, Kementerian HAM berencana turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan pengungsi berjalan baik dan mendorong upaya rekonsiliasi.

"Kami akan menjadi jembatan bagi kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama pemerintah daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsian untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah, maupun panjang," jelas Pigai.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga mengusulkan rencana pembangunan pos-pos penjagaan bagi aparat TNI/Polri, agar tidak lagi menggunakan gereja atau rumah-rumah klasis sebagai pos militer.