Krisis Pengungsian dan Konflik Papua Tengah Jadi Sorotan Menteri HAM Pigai dalam Pertemuan di Bali

"Gubernur dan para bupati menyampaikan rencana pembangunan pos tersebut, termasuk mencari lokasi tanahnya," kata Pigai.

Baca juga: Menteri Pertahanan dan Keuangan RI Kunker di Kabupaten Nduga, Lakukan Sejumlah Agenda

Mengatasi Berbagai Persoalan Papua

Selain konflik bersenjata, pertemuan ini juga membahas isu-isu krusial lainnya, seperti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana pembangunan sekolah rakyat, dan infrastruktur jalan Trans-Papua.

Konflik sosial pasca-Pilkada di Kabupaten Puncak Jaya juga menjadi perhatian.

Pigai menekankan pentingnya rekonsiliasi dan restorative justice melalui denda adat, serta desakan agar pemerintah pusat segera melantik Bupati/Wakil Bupati definitif. 

Baca juga: Harga Tiket Pesawat Perintis di Papua Tengah Mahal, Lis Tabuni: Pemerintah Pusat Segera Ambil Sikap

Terkait isu pembangunan di Papua, Pigai menyatakan kementeriannya akan segera berkomunikasi dengan kementerian teknis terkait.

"Kami bersama pemerintah daerah memiliki niat yang sama untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui rekonsiliasi dan perdamaian. Itu yang paling penting," tegasnya.

Untuk menangani berbagai persoalan Papua secara lebih fokus, Kementerian HAM sedang menyusun Kelompok Kerja (Pokja) Papua.

"Tidak lama lagi Pokja Papua terbentuk dan langsung kerja. Sama halnya dengan isu lain ke depan yang menjadi atensi publik sehingga bisa lebih fokus tertangani," pungkas Pigai. (*)