Krisis Pengungsian dan Konflik Papua Tengah Jadi Sorotan Menteri HAM Pigai dalam Pertemuan di Bali

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, BALI- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah pejabat penting dari Papua Tengah di Bali pada Jumat (6/6/2025).

Pertemuan ini melibatkan Gubernur Papua Tengah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak.

Diskusi intensif ini merupakan respons atas demonstrasi yang terjadi di Kantor Kementerian HAM pada Selasa (3/6/2025) lalu.

Fokus utama pertemuan adalah menyikapi situasi krusial di Kabupaten Intan Jaya dan  Puncak yang dilanda konflik bersenjata. 

Baca juga: Mahasiswa Papua di Sukabumi Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat, Serukan Perlindungan Tanah Adat

Konflik ini telah merenggut korban jiwa, menyebabkan luka-luka, hilangnya warga, hingga memicu gelombang pengungsian besar-besaran.

Pigai menegaskan bahwa kementeriannya serius menanggapi situasi di Papua dengan satu tujuan: mewujudkan Papua Tanah Damai melalui rekonsiliasi dan perdamaian.

"Pertemuan ini kami gelar untuk mendapatkan informasi langsung dari lapangan dan bersama-sama memastikan penanganan yang tepat agar situasi konflik di Puncak dan Intan Jaya bisa teratasi," ujar Pigai dalam keterangan persnya, Sabtu (7/6/2025).

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi Jegal Oknum ASN, Bupati Rettob: Sumpah Jujur dan Ikhlas adalah Harga Mati!

Ia menambahkan, "Kami juga ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliasi untuk perdamaian di Tanah Papua."

Krisis Pengungsian Mendesak dan Solusi Pos Militer

Data yang diperoleh Pigai menunjukkan fakta memprihatinkan: sekitar 60 ribu warga dari Intan Jaya dan Puncak telah mengungsi ke daerah perkotaan seperti Nabire dan Timika.

Bahkan, dua distrik Sinak (Kabupaten Puncak) dan Hitadipa (Intan Jaya) kini benar-benar kosong karena seluruh penduduknya mengungsi.

"Dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi," ungkap Pigai.

Baca juga: Greenpress Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Tambang di Pulau-pulau Kecil Raja Ampat

Dalam waktu dekat, Kementerian HAM berencana turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan pengungsi berjalan baik dan mendorong upaya rekonsiliasi.

"Kami akan menjadi jembatan bagi kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama pemerintah daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsian untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah, maupun panjang," jelas Pigai.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga mengusulkan rencana pembangunan pos-pos penjagaan bagi aparat TNI/Polri, agar tidak lagi menggunakan gereja atau rumah-rumah klasis sebagai pos militer.

"Gubernur dan para bupati menyampaikan rencana pembangunan pos tersebut, termasuk mencari lokasi tanahnya," kata Pigai.

Baca juga: Menteri Pertahanan dan Keuangan RI Kunker di Kabupaten Nduga, Lakukan Sejumlah Agenda

Mengatasi Berbagai Persoalan Papua

Selain konflik bersenjata, pertemuan ini juga membahas isu-isu krusial lainnya, seperti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana pembangunan sekolah rakyat, dan infrastruktur jalan Trans-Papua.

Konflik sosial pasca-Pilkada di Kabupaten Puncak Jaya juga menjadi perhatian.

Pigai menekankan pentingnya rekonsiliasi dan restorative justice melalui denda adat, serta desakan agar pemerintah pusat segera melantik Bupati/Wakil Bupati definitif. 

Baca juga: Harga Tiket Pesawat Perintis di Papua Tengah Mahal, Lis Tabuni: Pemerintah Pusat Segera Ambil Sikap

Terkait isu pembangunan di Papua, Pigai menyatakan kementeriannya akan segera berkomunikasi dengan kementerian teknis terkait.

"Kami bersama pemerintah daerah memiliki niat yang sama untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui rekonsiliasi dan perdamaian. Itu yang paling penting," tegasnya.

Untuk menangani berbagai persoalan Papua secara lebih fokus, Kementerian HAM sedang menyusun Kelompok Kerja (Pokja) Papua.

"Tidak lama lagi Pokja Papua terbentuk dan langsung kerja. Sama halnya dengan isu lain ke depan yang menjadi atensi publik sehingga bisa lebih fokus tertangani," pungkas Pigai. (*)