Info Papua Tengah

Harga Tiket Pesawat Perintis di Papua Tengah Mahal, Lis Tabuni: Pemerintah Pusat Segera Ambil Sikap

"Rata-rata di angka 3 juta hingga 3 juta setengah," kata Lis, di Nabire, Sabtu (7/6/2025).

Tribun-PapuaTengah.com/Calvin Louis Erari
TUTUP TAMBANG NIKEL- Anggota DPR RI, Lis Tabuni dengan tegas meminta, agar pengoperasian tambang nike di Raja Ampat harus dihentikan, dan ditutup. Foto: Tribun-PapuaTengah.com/Calvin Louis Erari 

Laporan Wartawan TribunPapuatengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE - Harga tiket pesawat perintis ke daerah-daerah pedalaman di Provinsi Papua Tengah kembali jadi sorotan.

Hal itu disebabkan karena harga jual kepada calon penumpang terkadang melambung tinggi dan tidak wajar alias mahal.

Baca juga: PT Freeport dan YPMAK Serahkan Bantuan Untuk Warga Tsinga Terdampak Longsor 

Menyikapi hal tersebut, anggota DPD RI, Lis Tabun meminta pemerintah pusat agar segera mengambil sikap.

Lis mengatakan, terkait harga tiket pesawat perintis ini bukan masalah baru juga sudah terjadi dan berjalan cukup lama.

Contohnya seperti, keberangkatan ke Kabupaten Puncak Jaya atau Intan Jaya tiket yang dijual sangat mahal.

Baca juga: Pengoperasian Tambang Nikel di Raja Ampat Sudah Keterlaluan, Begini Respon Agus Anggaibak

"Rata-rata di angka 3 juta hingga 3 juta setengah," kata Lis, di Nabire, Sabtu (7/6/2025).

Menurut dia, harga Rp3 juta itu baru untuk tiket penumpan belum lagi harga timbangan barang.

Lanjutnya, dengan harga yang tidak wajar sering membuat keresahan bagi masyarakat.

"Jadi bagi saya, ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat," katanya.

Lis juga mengaku, setiap pertemuannya dengan pemerintah pusat selalu menyampaikan persoalan tersebut.

"Tujuannya supaya, masalah ini ada solusi," ujarnya.

Sebelumnya, masalah ini juga pernah disuarakan oleh Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Henes Sondegau.

Henes mengatakan, persoalan harga tiket ini sudah lama terjadi, dan itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang bermain di lapangan.

Baca juga: TMMD Untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua dan Sebuah Harapan Nyata

Kemudian menurut Henes juga, isu tersebut juga sempat dibahas di DPR RI oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang mafia tiket.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved